MUARA TEWEH, PROKALTENG.CO – Anggota DPRD Barito Utara Patih Herman, AB. Menyoroti makna “Infrastruktur Berkeadilan” dalam peringatan Hari Bakti ke 80 PUPR.
Ia mengapresiasi kerja PUPR selama ini, tetapi mendesak percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Patih Herman menegaskan, keadilan infrastruktur diukur dari seberapa cepat ketimpangan akses antara pusat kabupaten dan desa-desa pelosok dapat ditutup. Menurutnya, jalan dan jembatan masih menjadi urat nadi utama untuk menggerakkan ekonomi pedesaan.
“Kami apresiasi, tapi suara dari lapangan masih menyatakan banyak wilayah yang terisolasi. Peringatan ini harus jadi momentum evaluasi dan akselerasi. Gotong royong yang diserukan Bupati harus kita wujudkan dengan turun langsung ke desa-desa yang paling sulit dijangkau,” tegas Patih Herman,Rabu (3/12).
Ia menyatakan komitmennya di DPRD. Untuk memperjuangkan alokasi anggaran yang lebih besar dan tepat sasaran untuk program infrastruktur di daerah 3T. Program padat karya tunai (PKT) di sektor infrastruktur juga dinilai dapat menjadi solusi, untuk membangun sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
“DPRD akan memastikan bahwa ‘Berkeadilan’ itu nyata. Tidak ada lagi anak-anak yang harus menyeberangi sungai berbahaya untuk sekolah, atau hasil pertanian yang membusuk karena jalan rusak. Itu target keadilan konkrit kami,” ucapnya. (ren/kpg)
MUARA TEWEH, PROKALTENG.CO – Anggota DPRD Barito Utara Patih Herman, AB. Menyoroti makna “Infrastruktur Berkeadilan” dalam peringatan Hari Bakti ke 80 PUPR.
Ia mengapresiasi kerja PUPR selama ini, tetapi mendesak percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Patih Herman menegaskan, keadilan infrastruktur diukur dari seberapa cepat ketimpangan akses antara pusat kabupaten dan desa-desa pelosok dapat ditutup. Menurutnya, jalan dan jembatan masih menjadi urat nadi utama untuk menggerakkan ekonomi pedesaan.
“Kami apresiasi, tapi suara dari lapangan masih menyatakan banyak wilayah yang terisolasi. Peringatan ini harus jadi momentum evaluasi dan akselerasi. Gotong royong yang diserukan Bupati harus kita wujudkan dengan turun langsung ke desa-desa yang paling sulit dijangkau,” tegas Patih Herman,Rabu (3/12).
Ia menyatakan komitmennya di DPRD. Untuk memperjuangkan alokasi anggaran yang lebih besar dan tepat sasaran untuk program infrastruktur di daerah 3T. Program padat karya tunai (PKT) di sektor infrastruktur juga dinilai dapat menjadi solusi, untuk membangun sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
“DPRD akan memastikan bahwa ‘Berkeadilan’ itu nyata. Tidak ada lagi anak-anak yang harus menyeberangi sungai berbahaya untuk sekolah, atau hasil pertanian yang membusuk karena jalan rusak. Itu target keadilan konkrit kami,” ucapnya. (ren/kpg)
