PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Komisi VII DPR RI Willy M Yoseph, bersama Dewan Energi Nasional, PLN, PT. Pertamina dan Pemprov Kalteng melaksanakan pertemuan sekaligus diskusi dengan jajaran DPRD Kalteng, di ruang rapat gabungan DPRD Kalteng, Rabu (6/10/2021).
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kalteng Wiyatno, SP menyampaikan keprihatinannya terhadap desa-desa di pelosok Kalteng yang belum menikmati sambungan aliran listrik dari PLN.
“Sejak Indonesia merdeka sampai dengan sekarang, tercatar ada sekitar 117 desa di pelosok Kalteng belum teraliri listrik. Tentunya ini harus diperhatikan, jangan sampai di zaman yang sudah semakin maju dan berkembang masih ada desa yang belum menikmati aliran listrik,”kata Wiyatno.
Politisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kalteng ini meminta PLN dapat lebih mengedepankan pelayanannya kepada masyarakat, dengan menjangkau sekaligus memfasilitasi desa-desa di pelosok Kalteng yang belum menikmati aliran listrik.
“Selain itu untuk di pelosok desa kami minta lebih difokuskan pada pelayanan sosial. Jangan membebani masyarakat dengan biaya listrik yang cukup besar, jika itu kawasan industri, silahkan saja mengejar keuntungan,”tegasnya.
Wakil rakyat asal Dapil V Kalteng, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau ini berharap, penyaluran CSR dari PLN ataupun PT. Pertamina kepada masyarakat bisa di koordinasikan dengan wakil rakyat agar lebih tetap sasaran.
“Harapan kami, CSR yang akan disalurkan oleh pihak PLN ataupun PT. Pertamina, sebelumnya dapat dikomunikasikan terlebih dahulu dengan kalangan dewan. Karena, dalam hal ini dewan mengetahui dengan betul masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan,”ujarnya.
Selebihnya Wiyatno mendorong, Bapemperda DPRD Kalteng mempercepat menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Energi Daerah. Sehingga, daerah dapat mengajukan anggaran untuk desa-desa yang belum teraliri listrik oleh PLN.
"Saya harap Bamperda bisa berkonsultasi dengan Pansus mempercepat penyelesaian Raperda Energi Daerah. Karena waktu juga sudah sangat mepet, untuk berkonsultasi kembali dengan dewan energi dan pemerintah pusat. Harapan kami, tahun 2022 sudah bisa dianggarkan dana pembangunan infrastruktur penunjang jaringan listrik untuk desa terpencil,”ungkapnya.
Sementara itu Anggota Komisi VII DPR RI perwakilan Dapil Kalteng Willy M.Yoseph mendorong Pemprov Kalteng agar segera memiliki Rencana Energi Daerah.
"Saya membawa dewan energi nasional, dalam rangka membantu dan mendorong percepatan, agar pemprov memiliki rencana energi daerah,"ucap Willy.
Besar harapannya, rencana energi daerah dapat disahkan di tahun 2021, mengingat sifatnya yang begitu penting sebagai dasar penyusunan dan perencanaan anggaran dalam rangka pembangunan energi di Kalteng.
"Saya sangat berharap rencana energi daerah ini dapat disahkan di tahun 2021. Sehingga Kalteng mampu memiliki ketahan energi mandiri untuk kesejahteraan masyarakatnya,"tuturnya.
Di contohkan Willy, saat ini masih banyak desa di Kalteng yang belum masuk jaringan listrik dari PLN. Selain itu juga, masyarakat di desa-desa kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM).
Meski demikian, masyarakat masih dapat mensyukuri adanya upaya pemerintah melalui PT. Pertamina desa-desa di Kalteng sudah dimasuki Pertamina Mini.
"Kedepan Kalteng harus memiliki ketahanan energi lain atau sumber energi terbaru. Harapan kita tahun 2050 sudah mampu mandiri. Energi dari batu bara, minyak bumi mulai ditinggalkan. Kita akan masuk energi bersih berupa pembangkit listrik tenaga air, tenaga angin dan matahari,"tutup Willy.