KASONGAN, KALTENGPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan
hingga saat ini masih tetap komitmen untuk mengutamakan gender. Sebagai bentuk
komitmennya, pengutamaan gender ini telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Katingan tahun 2018-2023, serta visi misi Kabupaten Katingan.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati
Katingan Sunardi ketika membuka acara pertemuan penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender tingkat Kabupaten Katingan di aula Bappelitbang
Kabupaten Katingan, Selasa (24/11).
Dijelaskan wakil bupati,
pengutamaan gender di Katingan sangat penting. Mengingat kaum perempuan
sekarang, masih dinomor duakan, karena adanya konstruksi sosial. Apalagi di
Indonesia, masih sangat kental budaya patriarki.
“Di sisi lain, perempuan dan
anak adalah kelompok yang rentan terhadap tindakan kekerasan, diskriminasi,
pelecehan seksual, serta memiliki beban ganda. Dimana selain pengurus rumah
tangga, perempuan juga harus ikut bekerja, mencari nafkah untuk membantu
ekonomi keluarga,” ujarnya.
Kemudian Sunardi juga mengatakan,
bahwa seiring berjalannya waktu, sudah semakin paham dengan makna pengarusutamaan
gender. Dimana hal ini maksudnya, bukan bearti perempuan ingin menyaingi
laki-laki, melainkan ada pembagian peran yang sama antara perempuan dan
laki-laki. Baik itu mengurus rumah tangga, mengurus anak, mencari nafkah bagi
keluarga.
“Jadi semuanya dapat kita
kerjakan secara bersama-sama. Tolong menolong antara suami dan istri. Dengan
cara ini, tentu dapat terbina keluarga yang berkualitas,” katanya.
Dia juga menyampaikan, bahwa
pembangunan di Katingan juga dimulai dari keluarga. Dimana keluarga yang
berkualitas, akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga
dapat meneruskan pembangunan di Katingan. “Oleh sebab itu melalui kegiatan
ini, saya berharap agar pengarusutamaan gender di Katingan, dapat semakin
ditingkatkan,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB
Kabupaten Katingan Rentas menyampaikan, melalui kegiatan ini, peserta dapat
memperoleh informasi dan bisa memahami tentang pengarusutamaan gender, dan
lainnya. “Di samping itu, kita ingin tersusunnya Gender Budget Statement
(GBS), dari masing-masing OPD, dan kecamatan dengan target dokumen sebanyak 37
dokumen,” tandasnya.