Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin Hasan
mengingatkan, pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam rencana mencetak uang
baru. Pencetakan uang itu sudah direkomendasikan oleh Banggar DPR.
Menurut politikus Partai Demokrat itu,
pencetakan uang baru akan mendorong inflasi yang tinggi dan membuat rakyat
semakin kehilangan daya beli.
“Saya pikir pemerintah harus hati-hati dalam
rencana untuk mencetak uang baru yang akan mendorong inflasi yang tinggi,†kata
dia.
Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang kebijakan
keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemik Covid-19
dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan
atau stabilitas sistem keuangan membolehkan pemerintah untuk mencetak uang
baru.
Badan Anggaran DPR RI juga mengusulkan kepada
pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk mencetak uang hingga Rp 600 triliun.
Tujuannya untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari dampak yang ditimbulkan
wabah COVID-19.
Badan Anggaran melihat perlu pembiayaan yang
besar untuk mengatasi pandemik virus Corona baik penanganan kesehatan maupun
dampak ekonominya.
Syarief Hasan menyarankan pemerintah untuk
membatalkan anggaran di bidang infrastruktur dan anggaran ibu kota baru untuk
membantu mengurangi defisit APBN.
“Sebaiknya anggaran pemerintah untuk
proyek-proyek infrastruktur dan anggaran untuk ibu kota baru dibatalkan agar
bisa dialihkan membantu APBN yang defisitnya semakin melebar,†ucapnya
menyarankan.
Syarief Hasan juga mengatakan Perppu Nomor 1
Tahun 2020 sebaiknya diganti dengan UU APBN-P Tahun 2020.
“Kami menolak Perppu Nomor 1 Tahun
2020, refocusing anggaran dan lainnya harus melalui APBN-P 2020,â€
ujarnya.