PALANGKA RAYA,PROKALTENG.CO – Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, memaparkan sejumlah langkah konkret pembangunan daerahnya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang digelar di GOR Indoor, Jalan Tjilik Riwut Km 5,5, Kota Palangka Raya, Kamis (6/8).
Rakor strategis yang mengusung tema “Penguatan Peran dan Akuntabilitas Kepala Desa/Lurah se-Kalimantan Tengah dalam mewujudkan Desa Tangguh, Aman, Sejahtera untuk mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI serta Kartu Huma Betang Sejahtera” ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kalteng, bupati/wali kota se-Kalteng, serta ribuan kepala desa dan lurah. Dalam arahannya, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa kemajuan daerah tidak dimulai dari kantor gubernur atau bupati/wali kota, melainkan dari tingkat desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.
“Kemajuan daerah tidak dimulai hanya dari kantor gubernur, tidak pula dari kantor bupati atau wali kota, tetapi dari desa/kelurahan, sebagai ujung tombak pembangunan dan pelayanan masyarakat,” tegasnya.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi terhadap semangat para kepala desa dan lurah yang hadir dari berbagai wilayah, termasuk dari pedalaman yang menempuh perjalanan berat.
“Merekalah ujung tombak di desanya. Itulah yang mendasari visi-misi kami untuk mendorong pembangunan yang adil dan merata dari pedalaman hingga perkotaan dalam mewujudkan Desa Tangguh, Aman, dan Sejahtera guna mendukung Asta Cita Bapak Presiden Republik Indonesia,” ujar Agustiar.
Menghadapi dinamika pembangunan, Gubernur memaparkan enam poin penekanan penting untuk menjadi perhatian seluruh kepala desa dan lurah, yakni efisiensi anggaran yang terukur, penguatan RTRW dan tata kelola pertanahan, kesiapsiagaan karhutla, perang melawan narkoba, pemutakhiran data (DTSEN), serta kamtibmas dan kerukunan. Menyikapi kebijakan efisiensi anggaran, Gubernur menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan.
“Yang dikurangi adalah pemborosan, yang dikurangi kegiatan yang kurang berdampak bagi masyarakat. Efisiensi harus kita jawab dengan kerja lebih kreatif, lebih cermat, lebih terukur dan lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur meminta seluruh bupati dan wali kota segera mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Revisi RTRW dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat adat, mencegah konflik sosial, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Dr. Linae Victoria Aden, dalam laporan panitianya menyampaikan bahwa Rakor ini bertujuan memperkuat sinergi lintas pemerintahan.
“Rapat koordinasi ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Dalam kegiatan yang diikuti oleh total ribuan peserta yang terdiri atas Forkopimda, kepala daerah, 136 orang camat, 1.432 orang kepala desa, dan 139 orang lurah tersebut, Bupati Barito Utara, H Shalahuddin ST MT turut ambil bagian memaparkan berbagai langkah nyata yang telah dan sedang dilaksanakan di wilayahnya.
“Kami terus mengawal pelaksanaan pembangunan melalui 11 Program Unggulan dan 12 Program Prioritas yang telah ditetapkan,” katanya di hadapan peserta rakor.
Bupati Shalahuddin menyatakan pihaknya senantiasa mengawal pembangunan serta menyelaraskannya dengan program provinsi seperti Huma Betang dan pasar murah, serta program nasional termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
“Barito Utara senantiasa berkomitmen mengawal pembangunan melalui 11 Program Unggulan dan 12 Program Prioritas. Program-program tersebut kami sinergikan dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga pelaksanaannya dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Bupati Shalahuddin.
Terkait penanganan karhutla yang juga menjadi salah satu poin instruksi Gubernur, Bupati melaporkan bahwa status siaga karhutla di Barito Utara telah resmi ditetapkan melalui Surat Keputusan terhitung mulai 1 Agustus hingga 30 September 2026. (ren/nue)
