Gubernur Kalteng Minta Kepala Daerah Bergerak Cepat Menghadapi Ancaman Karhutla

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran. Meminta seluruh bupati dan wali kota di wilayahnya bergerak cepat dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mengingat musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga November 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jaya Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (30/7/2026).

“Saya mengingatkan wali kota dan seluruh bupati agar tidak terlambat dalam bertindak. Segera tetapkan Status Siaga Darurat sesuai kebutuhan, optimalkan dukungan anggaran, sumber daya, dan personel di lapangan, serta perkuat koordinasi bersama FORKOPIMDA,” tegas Agustiar.

Menurutnya. Penetapan status siaga darurat menjadi langkah penting agar pemerintah daerah memiliki dasar dalam menggerakkan sumber daya, termasuk mengalokasikan anggaran penanganan karhutla secara cepat dan tepat sasaran.

Baca Juga :  Dinas PMD Kalteng Bekali Kader Posyandu dengan 6 Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah daerah juga diminta segera menggeser Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani karhutla.

Agustiar menekankan bahwa kesiapan anggaran operasional harus menjadi perhatian serius karena personel di lapangan tidak akan mampu bekerja optimal tanpa dukungan logistik.

“Tidak mungkin personel bisa memadamkan api kalau uang BBM tidak ada, termasuk makan minum di lapangan. Personel dukungan dari provinsi jangan sampai lebih banyak di lapangan daripada personel kabupaten/kota,” ujarnya.

Electronic money exchangers listing

Dia juga meminta kepala daerah yang masih ragu dalam menetapkan status maupun menggunakan anggaran agar segera berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Menurutnya, koordinasi tersebut penting agar seluruh langkah penanganan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum.

Baca Juga :  Ekonomi Kalteng Tumbuh 1,58% pada Triwulan II-2024, PDRB Capai Rp54,6 Triliun

“Selama berpegang pada prinsip taat hukum, jangan ragu mengambil langkah terbaik demi melindungi masyarakat dari ancaman Karhutla,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Agustiar kembali mengingatkan bahwa ancaman karhutla belum berakhir meskipun hujan sempat mengguyur sebagian wilayah Kalimantan Tengah pada akhir Juli. Oleh sebab itu, seluruh pemerintah kabupaten dan kota diminta tetap meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala BNPB Suharyanto, jajaran Forkopimda Provinsi Kalteng, kepala daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, serta sejumlah instansi terkait sebagai upaya memperkuat sinergi pengendalian karhutla. (adr)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran. Meminta seluruh bupati dan wali kota di wilayahnya bergerak cepat dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mengingat musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga November 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jaya Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (30/7/2026).

“Saya mengingatkan wali kota dan seluruh bupati agar tidak terlambat dalam bertindak. Segera tetapkan Status Siaga Darurat sesuai kebutuhan, optimalkan dukungan anggaran, sumber daya, dan personel di lapangan, serta perkuat koordinasi bersama FORKOPIMDA,” tegas Agustiar.

Electronic money exchangers listing

Menurutnya. Penetapan status siaga darurat menjadi langkah penting agar pemerintah daerah memiliki dasar dalam menggerakkan sumber daya, termasuk mengalokasikan anggaran penanganan karhutla secara cepat dan tepat sasaran.

Baca Juga :  Dinas PMD Kalteng Bekali Kader Posyandu dengan 6 Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah daerah juga diminta segera menggeser Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani karhutla.

Agustiar menekankan bahwa kesiapan anggaran operasional harus menjadi perhatian serius karena personel di lapangan tidak akan mampu bekerja optimal tanpa dukungan logistik.

“Tidak mungkin personel bisa memadamkan api kalau uang BBM tidak ada, termasuk makan minum di lapangan. Personel dukungan dari provinsi jangan sampai lebih banyak di lapangan daripada personel kabupaten/kota,” ujarnya.

Dia juga meminta kepala daerah yang masih ragu dalam menetapkan status maupun menggunakan anggaran agar segera berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Menurutnya, koordinasi tersebut penting agar seluruh langkah penanganan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum.

Baca Juga :  Ekonomi Kalteng Tumbuh 1,58% pada Triwulan II-2024, PDRB Capai Rp54,6 Triliun

“Selama berpegang pada prinsip taat hukum, jangan ragu mengambil langkah terbaik demi melindungi masyarakat dari ancaman Karhutla,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Agustiar kembali mengingatkan bahwa ancaman karhutla belum berakhir meskipun hujan sempat mengguyur sebagian wilayah Kalimantan Tengah pada akhir Juli. Oleh sebab itu, seluruh pemerintah kabupaten dan kota diminta tetap meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala BNPB Suharyanto, jajaran Forkopimda Provinsi Kalteng, kepala daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, serta sejumlah instansi terkait sebagai upaya memperkuat sinergi pengendalian karhutla. (adr)

Terpopuler

Artikel Terbaru