PROKALTENG.CO-Pemerintah mulai mengkaji kemungkinan perubahan sasaran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui Badan Gizi Nasional (BGN), evaluasi tengah disiapkan guna memastikan bantuan yang digelontorkan negara benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penajaman program atau refocusing yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran sekaligus memperluas manfaat MBG di wilayah yang masih menghadapi persoalan gizi dan keterbatasan akses pangan.
Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan pemerintah akan melakukan penilaian terhadap sekolah-sekolah penerima program, termasuk sekolah yang secara ekonomi dinilai memiliki kemampuan lebih baik dibandingkan sekolah lainnya.
Menurutnya, evaluasi diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan prioritas penerima manfaat pada periode berikutnya. Sekolah yang memiliki kondisi ekonomi relatif baik berpotensi tidak lagi menjadi prioritas utama apabila dinilai mampu memenuhi kebutuhan konsumsi peserta didiknya secara mandiri. Dengan demikian, alokasi anggaran dapat diarahkan kepada daerah atau kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan intervensi pemerintah.
PROKALTENG.CO-Pemerintah mulai mengkaji kemungkinan perubahan sasaran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui Badan Gizi Nasional (BGN), evaluasi tengah disiapkan guna memastikan bantuan yang digelontorkan negara benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penajaman program atau refocusing yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran sekaligus memperluas manfaat MBG di wilayah yang masih menghadapi persoalan gizi dan keterbatasan akses pangan.
Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan pemerintah akan melakukan penilaian terhadap sekolah-sekolah penerima program, termasuk sekolah yang secara ekonomi dinilai memiliki kemampuan lebih baik dibandingkan sekolah lainnya.
Menurutnya, evaluasi diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan prioritas penerima manfaat pada periode berikutnya. Sekolah yang memiliki kondisi ekonomi relatif baik berpotensi tidak lagi menjadi prioritas utama apabila dinilai mampu memenuhi kebutuhan konsumsi peserta didiknya secara mandiri. Dengan demikian, alokasi anggaran dapat diarahkan kepada daerah atau kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan intervensi pemerintah.
