Sambangi Kantor DPP PKS, Surya Paloh Tegaskan Nasdem Siap Ikut Jadi Op

JAKARTA – Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh kembali menegaskan
kesiapannya menjadi oposisi bagi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Penegasan itu disampaikan Surya Paloh usai
menggelar pertemuan di Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jalan TB
Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Akan tetapi, ia menilai hal itu
sebagai hal yang wajar. “Memang
sekarang ini bukan masalah, ada kemungkinan akan berhadapan dengan pemerintah
atau tidak. Seluruh kemungkinan kan ada saja,” tegasnya.

Menurutnya, pilihan menjadi
oposisi itu bisa juga berlaku kepada PKS yang bisa bergabung dengan koalisi
pemerintahan.

“Siapa bilang tidak ada
(kemungkinan PKS gabung)? Kita tidak tahu itu kapan,” katanya.

“Probability, teori kemungkinan
itu di mana saja, tetapi semuanya harus dilakoni dengan pikiran yang sehat dan
yang baik,” lanjutnya.

Di sisi lain, Bos Media Grup itu
itu membantah membahas masalah mendukung atau oposisi kepada pemerintahan.

“Enggak ada, kita enggak bahas
oposisi atau pun masalah pendukung pemerintah dalam koalisi pemerintahan,” kata
dia.

Hanya saja, Surya mengindikasikan
bahwa Nasdem-PKS sangat mungkin untuk berkoalisi di masa mendatang.

“Kita bicara bagaimana agenda
besar untuk bersama memajukan negeri ini,” jelasnya.

Surya menekankan, pertemuan
antara Nasdem-PKS tidak lain memberikan pendidikan poitik penuh etika dan
moralitas bagi bangsa.

“Salah satunya, bagaimana lebih
menekankan proses pendidikan politik. Itu yang kami bicarakan tadi,” ujarnya.

Terpisah, Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah enggan mencampuri urusan internal
rumah tangga parpol lain.

Demikian ditegaskan Ahmad Basarah kepada wartawan di Kantor CDCC, Pejaten,
Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

“Kalau PDI Perjuangan prinsipnya kita tidak mau mencampuri juridiksi
politik organisasi partai politik lain,” tegasnya.

Basarah mengatakan, dalam sistem demokrasi, semua parpol berhak melakukan
silaturahmi politik dengan parpol manapun. Termasuk antara parpol koalisi
pemerintah dengan parpol dari koalisi oposisi.

“Setiap partai politik di Indonesia itu otonom menentukan pikiran, langkah,
sikap dan tujuan-tujuan politik organisasiny,” kata dia.

Anak buah Megawati Soekarnoputri itu lantas kembali menekankan bahwa sikap
PDIP adalah tak akan menghalang-halangi upaya komunikasi Nasdem-PKS.

“Kami tidak ingin mencampuri langkah-langkah yang diambil oleh partai
Nasdem, termasuk pertemuan dengan PKS,” tekan dia.

Selain itu, lanjutnya, partai berlambang kepala banteng moncong putih itu
juga tak mau memaksa parpol koalisi pemerintah agar tidak menjalin hubungan
dengan parpol dari koalisi oposisi.

“Itu adalah hak setiap partai politik untuk melakukan pertemuan, berkumpul,
bermusyawarah, mengeluarkan pendapat dan pikiran,” terang dia.

Pun demikian halnya dengan manuver yang dilakukan Partai Nasdem saat ini.

“Kami menghormati hak demokrasi untuk berkumpul berserikat termasuk Nasdem,”
pungkas Wakil Ketua MPR itu. (jpg/ruh/pojoksatu)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh kembali menegaskan
kesiapannya menjadi oposisi bagi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Penegasan itu disampaikan Surya Paloh usai
menggelar pertemuan di Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jalan TB
Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Akan tetapi, ia menilai hal itu
sebagai hal yang wajar. “Memang
sekarang ini bukan masalah, ada kemungkinan akan berhadapan dengan pemerintah
atau tidak. Seluruh kemungkinan kan ada saja,” tegasnya.

Menurutnya, pilihan menjadi
oposisi itu bisa juga berlaku kepada PKS yang bisa bergabung dengan koalisi
pemerintahan.

“Siapa bilang tidak ada
(kemungkinan PKS gabung)? Kita tidak tahu itu kapan,” katanya.

“Probability, teori kemungkinan
itu di mana saja, tetapi semuanya harus dilakoni dengan pikiran yang sehat dan
yang baik,” lanjutnya.

Di sisi lain, Bos Media Grup itu
itu membantah membahas masalah mendukung atau oposisi kepada pemerintahan.

“Enggak ada, kita enggak bahas
oposisi atau pun masalah pendukung pemerintah dalam koalisi pemerintahan,” kata
dia.

Hanya saja, Surya mengindikasikan
bahwa Nasdem-PKS sangat mungkin untuk berkoalisi di masa mendatang.

“Kita bicara bagaimana agenda
besar untuk bersama memajukan negeri ini,” jelasnya.

Surya menekankan, pertemuan
antara Nasdem-PKS tidak lain memberikan pendidikan poitik penuh etika dan
moralitas bagi bangsa.

“Salah satunya, bagaimana lebih
menekankan proses pendidikan politik. Itu yang kami bicarakan tadi,” ujarnya.

Terpisah, Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah enggan mencampuri urusan internal
rumah tangga parpol lain.

Demikian ditegaskan Ahmad Basarah kepada wartawan di Kantor CDCC, Pejaten,
Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

“Kalau PDI Perjuangan prinsipnya kita tidak mau mencampuri juridiksi
politik organisasi partai politik lain,” tegasnya.

Basarah mengatakan, dalam sistem demokrasi, semua parpol berhak melakukan
silaturahmi politik dengan parpol manapun. Termasuk antara parpol koalisi
pemerintah dengan parpol dari koalisi oposisi.

“Setiap partai politik di Indonesia itu otonom menentukan pikiran, langkah,
sikap dan tujuan-tujuan politik organisasiny,” kata dia.

Anak buah Megawati Soekarnoputri itu lantas kembali menekankan bahwa sikap
PDIP adalah tak akan menghalang-halangi upaya komunikasi Nasdem-PKS.

“Kami tidak ingin mencampuri langkah-langkah yang diambil oleh partai
Nasdem, termasuk pertemuan dengan PKS,” tekan dia.

Selain itu, lanjutnya, partai berlambang kepala banteng moncong putih itu
juga tak mau memaksa parpol koalisi pemerintah agar tidak menjalin hubungan
dengan parpol dari koalisi oposisi.

“Itu adalah hak setiap partai politik untuk melakukan pertemuan, berkumpul,
bermusyawarah, mengeluarkan pendapat dan pikiran,” terang dia.

Pun demikian halnya dengan manuver yang dilakukan Partai Nasdem saat ini.

“Kami menghormati hak demokrasi untuk berkumpul berserikat termasuk Nasdem,”
pungkas Wakil Ketua MPR itu. (jpg/ruh/pojoksatu)