29 C
Jakarta
Monday, November 17, 2025

Pemprov Perluas SPPG untuk Program MBG, Kawasan 3T akan Segera Terlayani

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO –Ā  Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) akan segera memperluas Satuan Pengelola ProgramĀ  Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Melalui Pemprov, Pemerintah Pusat menyampaikan juga memberikan kebijakan khusus bagi wilayah yang termasuk kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), agar MBG segera hadir di wilayah terpencil.

“Kawasan 3T akan segera terlayani SPBG, karena syarat-syarat itu memang diberikan kelonggaran untuk wilayah 3T,” jelas Herson B. Aden, saat diwawancarai media pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pemantauan kebijakan MBG di Hotel Neo Palma, Senin, (17/11/25)

Ia menambahkan bahwa dengan unsur 3T tersebut, wilayah masyarakat pedesaan yang susah diakses,dan terpencil dapat merasakan dampak manfaat dari program MBG.

Baca Juga :  DLH Kalteng Tegaskan Perizinan Galian C, Ini Solusi bagi Pengusaha

“Kita berharap masyarakat pedesaan, masyarakat terpencil itu bisa menerima manfaat secara optimal,” pungkas Herson

Walaupun demikian, Herson mengatakan ada beberapa rintangan dalam teknis di lapangan. Utamanya pada minimal dapur jumlah SPPG dan pada kondisi wilayah kalteng yang secara geografis cukup luas.

“MBG di lapangan itu sebetulnya kalau kendalanya, Karena wilayahnya luas, ada standar, kalau mencari 3.000 atau mencari 1.000, mungkin wilayah ini enggak cukup masih, ”

Dia menambahkan. Bahwa dengan adanya kebijakan baru yang memfasilitasi 3T. Ada harapan target 80% pemerintah pusat dapat tercapai pada tahun 2025 ini. dengan ini perlu juga dukungan dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Herson menegaskan. Bahwa Pemrov Kalteng sudah membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) MBG di tingkat provinsi dan kabupaten.

Baca Juga :  Sinergi Polri dan TPHP Kalteng Dorong Swasembada Pangan

Beberapa dinas terkait seperti BPOM, Disdik, dinkes dan dinas lainnya, berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN). untuk memastikan kualiatas dan keamanan MBG.

“Kita terlibat dalam pengawasan, Dinas Kesehatan, dari BPOM, dari data-data kondisi real di lapangan. Kita punya tim Satgas MBG tingkat provinsi dan kabupaten, tugasnya ya bersama-sama dengan BGN dalam rangka kolaborasi, kita memantau agar tidak ada kelalaian dalam MBG,” ucapnya (*/her)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO –Ā  Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) akan segera memperluas Satuan Pengelola ProgramĀ  Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Melalui Pemprov, Pemerintah Pusat menyampaikan juga memberikan kebijakan khusus bagi wilayah yang termasuk kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), agar MBG segera hadir di wilayah terpencil.

“Kawasan 3T akan segera terlayani SPBG, karena syarat-syarat itu memang diberikan kelonggaran untuk wilayah 3T,” jelas Herson B. Aden, saat diwawancarai media pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pemantauan kebijakan MBG di Hotel Neo Palma, Senin, (17/11/25)

Ia menambahkan bahwa dengan unsur 3T tersebut, wilayah masyarakat pedesaan yang susah diakses,dan terpencil dapat merasakan dampak manfaat dari program MBG.

Baca Juga :  DLH Kalteng Tegaskan Perizinan Galian C, Ini Solusi bagi Pengusaha

“Kita berharap masyarakat pedesaan, masyarakat terpencil itu bisa menerima manfaat secara optimal,” pungkas Herson

Walaupun demikian, Herson mengatakan ada beberapa rintangan dalam teknis di lapangan. Utamanya pada minimal dapur jumlah SPPG dan pada kondisi wilayah kalteng yang secara geografis cukup luas.

“MBG di lapangan itu sebetulnya kalau kendalanya, Karena wilayahnya luas, ada standar, kalau mencari 3.000 atau mencari 1.000, mungkin wilayah ini enggak cukup masih, ”

Dia menambahkan. Bahwa dengan adanya kebijakan baru yang memfasilitasi 3T. Ada harapan target 80% pemerintah pusat dapat tercapai pada tahun 2025 ini. dengan ini perlu juga dukungan dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Herson menegaskan. Bahwa Pemrov Kalteng sudah membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) MBG di tingkat provinsi dan kabupaten.

Baca Juga :  Sinergi Polri dan TPHP Kalteng Dorong Swasembada Pangan

Beberapa dinas terkait seperti BPOM, Disdik, dinkes dan dinas lainnya, berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN). untuk memastikan kualiatas dan keamanan MBG.

“Kita terlibat dalam pengawasan, Dinas Kesehatan, dari BPOM, dari data-data kondisi real di lapangan. Kita punya tim Satgas MBG tingkat provinsi dan kabupaten, tugasnya ya bersama-sama dengan BGN dalam rangka kolaborasi, kita memantau agar tidak ada kelalaian dalam MBG,” ucapnya (*/her)

Terpopuler

Artikel Terbaru

/