28.1 C
Jakarta
Saturday, November 8, 2025

Fraksi NBDPS Dorong Optimalisasi PAD dan Infrastruktur

KUALA KAPUAS,PROKALTENG.CO – Fraksi Nurani Bintang Demokrat Pembangunan Sejahtera (NBDPS) DPRD Kabupaten Kapuas mendorong pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperkuat alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada masyarakat.

Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi NBDPS Sutarno saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 pada rapat paripurna ke-6 masa persidangan III tahun sidang 2025, di ruang rapat paripurna DPRD Kapuas, Selasa (4/11).

Dalam pandangannya, Sutarno menyampaikan apresiasi terhadap penyusunan RAPBD 2026 yang dinilai menjadi instrumen penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

Namun, ia menekankan bahwa RAPBD harus disusun berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, efisien, dan efektif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Baca Juga :  Dewan Dorong Rehab Sekolah dan Pencairan DD di Tumbang Tukun

“Peningkatan pendapatan daerah perlu diiringi dengan upaya nyata untuk menggali potensi PAD secara maksimal. Pemerintah daerah harus memiliki langkah strategis dan terukur, terutama dalam sektor pajak dan retribusi daerah yang sudah diperbarui aturannya,” ujar Sutarno.

Ia juga meminta penjelasan dari pemerintah daerah terkait target dan strategi peningkatan retribusi daerah pada tahun 2026, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik masyarakat luas.

Selain sektor pendapatan, Fraksi Nurani Bintang Demokrat juga menyoroti sektor belanja daerah.

Menurut Sutarno, belanja daerah mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pelayanan publik, sehingga harus lebih fokus, terintegrasi, dan berdampak langsung pada masyarakat.

“Fraksi kami mendorong agar alokasi belanja untuk infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan drainase, dapat ditingkatkan. Pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil sangat penting untuk meningkatkan konektivitas ekonomi dan sosial masyarakat,” tambahnya.

Baca Juga :  Legislator Kapuas Terima Aspirasi Masyarakat Manusup, Soal Ini

Lebih lanjut, fraksi juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar setiap program pembangunan berjalan efisien, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Kapuas. (art/kpg)

KUALA KAPUAS,PROKALTENG.CO – Fraksi Nurani Bintang Demokrat Pembangunan Sejahtera (NBDPS) DPRD Kabupaten Kapuas mendorong pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperkuat alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada masyarakat.

Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi NBDPS Sutarno saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 pada rapat paripurna ke-6 masa persidangan III tahun sidang 2025, di ruang rapat paripurna DPRD Kapuas, Selasa (4/11).

Dalam pandangannya, Sutarno menyampaikan apresiasi terhadap penyusunan RAPBD 2026 yang dinilai menjadi instrumen penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

Namun, ia menekankan bahwa RAPBD harus disusun berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, efisien, dan efektif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Baca Juga :  Dewan Dorong Rehab Sekolah dan Pencairan DD di Tumbang Tukun

“Peningkatan pendapatan daerah perlu diiringi dengan upaya nyata untuk menggali potensi PAD secara maksimal. Pemerintah daerah harus memiliki langkah strategis dan terukur, terutama dalam sektor pajak dan retribusi daerah yang sudah diperbarui aturannya,” ujar Sutarno.

Ia juga meminta penjelasan dari pemerintah daerah terkait target dan strategi peningkatan retribusi daerah pada tahun 2026, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik masyarakat luas.

Selain sektor pendapatan, Fraksi Nurani Bintang Demokrat juga menyoroti sektor belanja daerah.

Menurut Sutarno, belanja daerah mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pelayanan publik, sehingga harus lebih fokus, terintegrasi, dan berdampak langsung pada masyarakat.

“Fraksi kami mendorong agar alokasi belanja untuk infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan drainase, dapat ditingkatkan. Pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil sangat penting untuk meningkatkan konektivitas ekonomi dan sosial masyarakat,” tambahnya.

Baca Juga :  Legislator Kapuas Terima Aspirasi Masyarakat Manusup, Soal Ini

Lebih lanjut, fraksi juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar setiap program pembangunan berjalan efisien, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Kapuas. (art/kpg)

Terpopuler

Artikel Terbaru