KASONGAN, PROKALTENG.CO – Komitmen Pemerintah Kabupaten Katingan dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah, melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dipertegas dengan kehadiran Bupati Katingan Saiful, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perkebunan dan Kehutanan tahun 2025.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Agustiar Sabran ini, berlangsung di Aula Jayang Tingang Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Senin (20/10).
Dalam kegiatan ini, Bupati Katingan Saiful hadir bersama sejumlah Kepala Perangkat Daerah. Di antaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Katingan.
Dalam paparannya mengenai Optimalisasi Pendapatan Daerah pada Sektor Perkebunan, Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Tanaman Hutan (HTH), dan Pertambangan, Bupati Saiful menekankan, peningkatan PAD tidak hanya dapat dilakukan melalui intensifikasi pajak.
Menurutnya, perbaikan tata kelola sumber daya alam yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan merupakan fondasi utama.
“Optimalisasi pendapatan daerah harus berjalan seiring dengan peningkatan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan dunia usaha, potensi ekonomi daerah akan berkembang tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan,” ungkap Bupati Saiful.
Sementara Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran. Dalam arahannya menegaskan, pentingnya langkah nyata dan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Terutama di tengah kebijakan nasional yang berdampak pada PAD.
Gubernur menilai, pemerintah daerah bersama sektor-sektor strategis harus bersinergi memperkuat basis penerimaan daerah demi pembangunan Kalteng yang semakin merata dan berkeadilan.
“Kita harus bergerak bersama-sama mendorong pembangunan Kalimantan Tengah yang semakin maju, berdaya saing, dan menyejahterakan rakyat,” tegas Agustiar.
Selain itu Gubernur juga secara tegas meminta seluruh Bupati dan Wali Kota untuk menegakkan aturan demi kepentingan masyarakat, sekaligus menginstruksikan Bapenda Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk segera melakukan pendataan dan penertiban terhadap perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pajaknya.
Rakor ini diharapkan menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah daerah di Kalteng, termasuk Kabupaten Katingan, untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendorong optimalisasi PAD secara berkelanjutan, guna mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.(eri)