MUARA TEWEH,PROKALTENG.CO – DPRD Kabupaten Barito Utara menerima kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, dalam rangka berdiskusi dan berkoordinasi mengenai dampak pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat, Jumat (17/10).
Kedatangan rombongan DPRD HSU disambut langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Barito Utara, Sudiono, didampingi Irda dari Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD setempat.
Dalam sambutannya, Sudiono menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kunjungan tersebut. Ia menilai komunikasi antar lembaga legislatif seperti ini sangat penting untuk memperkuat koordinasi dan mencari solusi bersama terhadap berbagai tantangan penganggaran yang dihadapi daerah.
“Kunjungan ini sangat positif untuk saling bertukar informasi dan pandangan, terutama dalam menyikapi pemotongan dana transfer dari pusat. Semoga melalui dialog ini, kita dapat menemukan strategi bersama agar program pembangunan daerah tetap berjalan optimal,” ujar Sudiono.
Sementara itu, Irda dari Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan berharap pertemuan ini tidak hanya membahas masalah fiskal, tetapi juga membuka ruang kerja sama lintas sektor ke depan.
“Kami berharap diskusi kali ini tidak berhenti pada isu anggaran saja, melainkan dapat menjadi awal kerja sama yang lebih luas antar daerah,” tuturnya.
Kunjungan kerja tersebut diakhiri dengan sesi dialog interaktif antara anggota dewan dan staf sekretariat. Pertemuan itu membahas strategi penganggaran, pengawasan, serta potensi sinergi program lintas wilayah. Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi III DPRD HSU dari Fraksi PPP, H. Fathurrahim, menilai bahwa pemotongan dana transfer merupakan tantangan nasional yang perlu dihadapi dengan langkah adaptif dan perencanaan matang.
“Kami tidak mengalami kendala berarti terkait pemotongan ini, karena telah melakukan penyesuaian anggaran di masingmasing instansi. Hal ini dapat berjalan berkat koordinasi dan perencanaan yang baik di internal kami,” jelasnya.
Fathurrahim menambahkan, kunjungan tersebut bukan hanya untuk membahas isu fiskal, tetapi juga menjadi momentum mempererat hubungan kerja sama antar daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.(her/kpg)