KASONGAN, PROKALTENG.CO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan Gimmak Bulinga, yang juga sebagai juru bicara Fraksi PDIP, menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada tahun anggaran 2024.
Mewakili fraksinya, dia mendesak Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akurasi perencanaan anggaran, mempercepat penyerapan dana, serta melakukan evaluasi dan efisiensi belanja.
Pernyataan ini disampaikan Gimmak dalam rapat paripurna DPRD Katingan, saat menyampaikan pandangan akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024, Rabu (13/8).
Menurutnya, tingginya SILPA menunjukkan adanya ketidakakuratan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. “Pemerintah Daerah perlu memastikan bahwa program dan proyek dilaksanakan sesuai jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan,” ujar anggota dewan ini.
Gimmak menekankan pentingnya pemanfaatan SILPA secara tepat. Dia menganggap SILPA sebagai ruang fiskal yang dapat digunakan untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Selain itu, dia juga mendorong Pemerintah Daerah agar dalam menyusun target pendapatan, dilakukan dengan dukungan data dan kajian yang terukur dan relevan. Hal ini penting agar target pendapatan dapat terealisasi secara maksimal.
“Kami berharap Pemerintah Daerah dapat lebih cermat dalam merencanakan dan mengelola anggaran. Dengan demikian, setiap rupiah dari APBD dapat digunakan seefektif mungkin untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(eri/kpg)
KASONGAN, PROKALTENG.CO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan Gimmak Bulinga, yang juga sebagai juru bicara Fraksi PDIP, menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada tahun anggaran 2024.
Mewakili fraksinya, dia mendesak Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akurasi perencanaan anggaran, mempercepat penyerapan dana, serta melakukan evaluasi dan efisiensi belanja.
Pernyataan ini disampaikan Gimmak dalam rapat paripurna DPRD Katingan, saat menyampaikan pandangan akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024, Rabu (13/8).
Menurutnya, tingginya SILPA menunjukkan adanya ketidakakuratan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. “Pemerintah Daerah perlu memastikan bahwa program dan proyek dilaksanakan sesuai jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan,” ujar anggota dewan ini.
Gimmak menekankan pentingnya pemanfaatan SILPA secara tepat. Dia menganggap SILPA sebagai ruang fiskal yang dapat digunakan untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Selain itu, dia juga mendorong Pemerintah Daerah agar dalam menyusun target pendapatan, dilakukan dengan dukungan data dan kajian yang terukur dan relevan. Hal ini penting agar target pendapatan dapat terealisasi secara maksimal.
“Kami berharap Pemerintah Daerah dapat lebih cermat dalam merencanakan dan mengelola anggaran. Dengan demikian, setiap rupiah dari APBD dapat digunakan seefektif mungkin untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(eri/kpg)
