PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Isu pencopotan pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) berkinerja buruk di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) akhirnya dikonfirmasi Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran.
Meski begitu, orang nomor satu di Kalteng ini menegaskan langkah tersebut tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Belum, belum. Nanti waktu yang menjawab. Silakan tanya Pak Leo,” kata Agustiar, Senin (11/8).
Agustiar menepis anggapan bahwa mutasi sudah mulai berjalan. Ia menekankan bahwa informasi resmi terkait mutasi maupun pergantian pejabat akan disampaikan melalui jalur komunikasi yang jelas dan satu pintu.
Sementara, Plt Sekda Kalteng Leonard S. Ampung yang hadir di lokasi mengonfirmasi bahwa rencana mutasi memang ada. Namun menurutnya masih belum dilakukan dalam waktu dekat ini.
“Pasti akan ada, tapi belum sekarang,” ujar Leonard.
Menurutnya, pergantian jabatan dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja dan uji kelayakan.
“Penilaiannya pertama dari evaluasi kinerja. Kedua dari fit and proper test. Kalau untuk jabatan Plt, prosesnya melalui bidding,” jelasnya.
Agustiar juga menyinggung isu-isu lain yang sempat beredar. Termasuk soal pembatasan program transmigrasi di Kalteng. Ia menegaskan bahwa tidak ada pembatasan bagi transmigrasi lokal, termasuk program cetak sawah yang merupakan bagian dari program nasional.
“Transmigrasi lokal jalan, nggak ada pembatasan. Program cetak sawah juga tetap berjalan, ini program nasional,” tegasnya.
Dengan penegasan ini, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai itu berharap masyarakat tidak terpengaruh isu liar terkait mutasi pejabat maupun kebijakan pembangunan daerah.
“Tunggu informasi resmi dari pemprov,” tandas gubernur. (hfz)