NANGA BULIK, PROKALTENG.CO – Persoalan konflik lahan adat yang masih membayangi sejumlah desa di Kabupaten Lamandau akhirnya mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd., menegaskan komitmennya untuk membantu menyelesaikan polemik yang kerap melibatkan masyarakat adat dan kawasan hutan tersebut.
Kunjungan kerja Menteri Yandri ke Desa Batu Kotam, Kecamatan Bulik, Minggu malam (3/8/2025), menjadi momentum penting bagi warga dan pemerintah daerah. Selain berdialog dengan para kepala desa, ia juga menyosialisasikan program Koperasi Merah Putih salah satu skema pemberdayaan ekonomi berbasis desa yang kini tengah digalakkan Kemendes PDTT.
Kedatangan Menteri Yandri disambut langsung oleh Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra, Ketua DPRD Herianto, Wakil Bupati Abdul Hamid, serta unsur Forkopimda. Turut hadir pula para kepala desa se-Kabupaten Lamandau, kepala OPD, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
Bupati Rizky menyebut kunjungan ini sebagai hadiah istimewa di Hari Jadi ke-23 Kabupaten Lamandau.
“Ini kunjungan menteri pertama ke Kecamatan Bulik, menjadi momen bersejarah bagi kami,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Bupati menyampaikan sejumlah isu krusial, mulai dari akses jalan hingga kepastian hukum bagi masyarakat adat yang menetap di wilayah berbatasan dengan hutan lindung dan produksi.
“Kami berharap dukungan pemerintah pusat untuk memperjelas status lahan pertanian warga dan pembangunan jalan desa,” ucapnya.
Menteri Yandri merespons positif permintaan tersebut. Ia memuji semangat masyarakat Lamandau serta menyoroti potensi besar daerah ini yang didukung dengan tingkat kemiskinan relatif rendah.
“Kami siap bantu, baik dari sisi penguatan koperasi maupun menyelesaikan permasalahan agraria,” tegasnya.
Dalam sesi dialog, Menteri menerima berbagai masukan langsung dari kepala desa dan unsur Forkopimda. Fokus utamanya tetap pada konflik lahan adat. Ia meminta data rinci desa-desa yang terdampak agar bisa segera dikoordinasikan dengan kementerian terkait.
Selain isu lahan, Menteri Yandri juga menyampaikan rencana pengembangan program Desa Wisata dan Desa Ekspor di Lamandau.
“Desa Pantai Gelang dan Desa Banyumas sudah kami identifikasi sebagai kandidat,” ungkapnya.
Kehadiran Menteri Desa di Lamandau menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat tidak tinggal diam terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat perbatasan. Komitmen itu kini tinggal menunggu realisasi. (bib)