Kasus Beras Oplosan, DPR Desak Pemerintah Ungkap Identitas Perusahaan

PROKALTENG.CO – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah untuk bersikap transparan dan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Polri untuk mengungkap identitas perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus beras oplosan kepada publik.

Dia menyampaikan hal itu guna menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut adanya perusahaan besar terlibat kasus beras oplosan. Menurut dia, pemerintah tidak boleh menutup-nutupi identitas pelaku.

“Dengan demikian, masyarakat tidak menduga-duga, apakah beras yang dikonsumsi saat ini oplosan atau tidak, sehingga hal ini untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap beras yang beredar di pasaran,” kata Daniel dilansir dari ANTARA.

Dia menegaskan bahwa praktik beras oplosan adalah tindakan yang mencederai hak konsumen serta merugikan petani dan pelaku usaha yang jujur. Dia pun meminta pemerintah tidak hanya membuka nama perusahaan, tetapi juga menindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

“Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Jangan sampai ada kesan perusahaan besar kebal hukum. Jika terbukti bersalah, pemerintah harus memberikan sanksi maksimal, bahkan mencabut izin usaha,” kata legislator yang membidangi urusan pertanian dan pangan tersebut.

Dia menilai bahwa Mendagri harusnya sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Polri untuk menindaklanjuti hasil temuan terkait dengan beras oplosan, namun pengungkapan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan gaduh di pasar.

“Jangan sampai beras kita jadi langka dan akan merugikan konsumen juga,” kata dia.

Menurut dia, antisipasi tersebut juga perlu dilakukan terhadap produk pangan lainnya agar tidak ada kasus oplosan pada komoditas tertentu yang merugikan petani dan konsumen.

Dia meminta agar Satgas Pangan bekerja lebih keras dan lebih canggih, karena pelaku kejahatan melihat peluang dan kelengahan dalam beroperasi.

“Sehingga harus lebih sigap, lebih canggih, dan penindakan lebih tegas sehingga menimbulkan efek jera, agar tidak ada lagi yang coba-coba melakukan tindakan yang sama,” katanya. (ant)

PROKALTENG.CO – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah untuk bersikap transparan dan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Polri untuk mengungkap identitas perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus beras oplosan kepada publik.

Dia menyampaikan hal itu guna menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut adanya perusahaan besar terlibat kasus beras oplosan. Menurut dia, pemerintah tidak boleh menutup-nutupi identitas pelaku.

“Dengan demikian, masyarakat tidak menduga-duga, apakah beras yang dikonsumsi saat ini oplosan atau tidak, sehingga hal ini untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap beras yang beredar di pasaran,” kata Daniel dilansir dari ANTARA.

Dia menegaskan bahwa praktik beras oplosan adalah tindakan yang mencederai hak konsumen serta merugikan petani dan pelaku usaha yang jujur. Dia pun meminta pemerintah tidak hanya membuka nama perusahaan, tetapi juga menindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

“Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Jangan sampai ada kesan perusahaan besar kebal hukum. Jika terbukti bersalah, pemerintah harus memberikan sanksi maksimal, bahkan mencabut izin usaha,” kata legislator yang membidangi urusan pertanian dan pangan tersebut.

Dia menilai bahwa Mendagri harusnya sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Polri untuk menindaklanjuti hasil temuan terkait dengan beras oplosan, namun pengungkapan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan gaduh di pasar.

“Jangan sampai beras kita jadi langka dan akan merugikan konsumen juga,” kata dia.

Menurut dia, antisipasi tersebut juga perlu dilakukan terhadap produk pangan lainnya agar tidak ada kasus oplosan pada komoditas tertentu yang merugikan petani dan konsumen.

Dia meminta agar Satgas Pangan bekerja lebih keras dan lebih canggih, karena pelaku kejahatan melihat peluang dan kelengahan dalam beroperasi.

“Sehingga harus lebih sigap, lebih canggih, dan penindakan lebih tegas sehingga menimbulkan efek jera, agar tidak ada lagi yang coba-coba melakukan tindakan yang sama,” katanya. (ant)