PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Dugaan peredaran beras premium oplosan di sejumlah ritel modern Palangka Raya menjadi sorotan serius. DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak agar produk bermasalah itu segera ditarik dari pasar guna melindungi konsumen dari kerugian akibat praktik oplosan.
Isu ini mencuat setelah ditemukan beras bermerek premium yang diduga dicampur dengan kualitas rendah. Para wakil rakyat menekankan pentingnya pengawasan terhadap distribusi beras premium agar tak merugikan masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Hj. Siti Nafsiah, menegaskan pengawasan mutu beras di lapangan perlu diperketat. Dia meminta setiap temuan langsung ditindaklanjuti, apalagi jika menyangkut merek-merek yang sudah masuk dalam daftar pantauan nasional.
“Kalau memang ditemukan beras oplosan, ya harus segera ditarik dari peredaran. Telusuri asal-usulnya, dari mana masuknya, dan siapa yang memasukkan. Jangan sampai dibiarkan. Harus ada tindakan tegas agar tidak menimbulkan keresahan yang lebih luas,” tegas Siti Nafsiah dilansir dari Kalteng Pos, Kamis (16/7).
Kepala Dinas TPHP Kalteng, Rendy Lesmana, turut menanggapi. Ia mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan seluruh kabupaten/kota untuk memantau distribusi beras.
“Kalau nanti ada temuan, tentu akan kami tindak lanjuti. Karena itu sudah menjadi kewajiban kami,” ujar Rendy. Hingga saat ini, lanjutnya, belum ada surat edaran resmi dari pemerintah pusat mengenai teknis penanganan dugaan beras oplosan.
Dua jaringan ritel modern besar di Palangka Raya menunjukkan respons berbeda atas dugaan keterlibatan merek Sania dan Fortune. Indomaret memilih menarik seluruh produk tersebut dari rak sejak Kamis (10/7), sedangkan Alfamart masih menjualnya hingga Rabu (16/7).
Langkah Indomaret disebut sebagai bentuk kehati-hatian sambil menunggu keputusan dari kantor pusat. “Sampai sekarang belum ada arahan lebih lanjut. Tapi sejak isu ini mencuat, semua stok Sania dan Fortune kami tahan untuk sementara waktu,” ujar seorang kepala toko Indomaret di Jalan Rajawali.
Sementara itu, Alfamart di Jalan Tjilik Riwut memutuskan tetap memajang beras merek tersebut.
“Kemarin sempat diminta untuk menarik produk dari rak. Tapi tadi malam ada email dari atasan yang mengizinkan untuk memajangnya kembali,” jelas kepala toko Alfamart.
Pemerintah Provinsi Kalteng menegaskan belum ada indikasi distribusi beras oplosan di wilayahnya. Namun, langkah antisipatif tetap dilakukan.
“Untuk saat ini belum ada laporan terkait praktik serupa di Kalimantan Tengah. Tapi kami tidak akan tinggal diam. Tim kami akan turun ke lapangan bersama stakeholder terkait untuk melakukan investigasi langsung,” tegas Plt. Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, Rabu (16/7).
Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (DiskopUKMPerindag) langsung melakukan inspeksi ke sejumlah titik distribusi.
Plt Kepala DiskopUKMPerindag Kotim, Johny Tangkere, menyampaikan pihaknya telah mendatangi lima lokasi, yakni Gudang CV Budiana, CV Brasma, Kusuka Swalayan, Indomaret, dan Alfamart. Selain beras, produk lain seperti minyak goreng juga ikut diperiksa. (ovi/*rif/zia/mif/mut/ala)