PROKALTENG.CO – Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menyatakan tidak setuju terhadap rencana pemberangkatan jamaah haji menggunakan kapal laut pada musim haji 1447 Hijriah. Wacana ini dinilai bertentangan dengan komitmen peningkatan pelayanan serta efisiensi waktu dan biaya yang selama ini diupayakan pemerintah.
“Betul, BP Haji tidak setuju keberangkatan haji menggunakan kapal laut,” tegas Tenaga Ahli BP Haji Ichsan Marsha dilansir dari ANTARA, Sabtu.
Pernyataan tersebut disampaikan Ichsan sebagai tanggapan atas usulan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar yang membuka kemungkinan pemberangkatan haji lewat jalur laut sebagai alternatif transportasi selain pesawat.
Menurut Ichsan, gagasan tersebut tidak sejalan dengan semangat BP Haji yang ingin memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah.
Dengan moda transportasi laut, lanjutnya, durasi perjalanan jamaah dari Indonesia ke Arab Saudi otomatis menjadi lebih lama dan berimbas pada efisiensi. Di sisi lain, rencana tersebut juga dinilai tidak menguntungkan secara ekonomi.
Ia menambahkan, jika ide tersebut benar-benar diimplementasikan, maka akan bertolak belakang dengan program pemerintah yang ingin memangkas durasi tinggal jamaah di Tanah Suci dari 40 hari menjadi 30 hari.
Di saat bersamaan, Presiden Prabowo Subianto juga telah menginstruksikan BP Haji untuk mencari cara menurunkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) pada musim haji mendatang dibandingkan tahun 2025.
“Artinya, usulan menggunakan kapal laut ini akan menggeser keinginan kita di awal tadi, seperti upaya menekan biaya haji dan mengurangi masa tinggal di Tanah Suci,” jelas Ichsan.
Terpisah, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menjajaki opsi pembukaan jalur laut untuk keberangkatan umrah dan haji. Pembahasan tersebut sedang dilakukan bersama otoritas Arab Saudi.
“Digagas ke depan kami kira sangat prospektif memperkenalkan umrah dan haji melalui kapal laut. Kami juga kemarin berbicara dengan sejumlah pejabat-pejabat di Saudi Arabia,” ujar Menag. (ant)