SAMPIT, PROKALTENG.CO – Pendidikan adalah kunci utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus berupaya memperkuat sektor ini meskipun dihadapkan pada tantangan fiskal.
Dalam upaya mewujudkan asta cita Presiden Republik Indonesia, Bupati Kotim Halikinnor menegaskan komitmennya untuk menyediakan pendidikan gratis bagi siswa SD dan SMP guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), harapan lama sekolah (HLS), dan rata-rata lama sekolah (RLS).
“Saya sudah memerintahkan kepala Dinas Pendidikan agar segera menyusun formulasi pendidikan gratis sampai sembilan tahun sesuai kewenangan kabupaten/ kota. Ini bagian dari upaya kita meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat,” ujarnya, Rabu (26/3).
Namun, ia juga mengakui, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak pada kapasitas fiskal daerah. Dengan tingginya ketergantungan pada dana pusat, Kotim menghadapi tantangan berat dalam menjalankan program pembangunan.
“Karena keterbatasan anggaran, kita harus lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah. Kita tidak bisa hanya mengandalkan dana dari pusat jika ingin mewujudkan visi dan misi pembangunan, termasuk pendidikan gratis ini,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk lebih fokus pada program unggulan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Pendidikan gratis menjadi salah satu prioritas utama yang diharapkan dapat membuka akses lebih luas bagi anak-anak Kotim untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkendala biaya. (mif/ans/kpg)
SAMPIT, PROKALTENG.CO – Pendidikan adalah kunci utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus berupaya memperkuat sektor ini meskipun dihadapkan pada tantangan fiskal.
Dalam upaya mewujudkan asta cita Presiden Republik Indonesia, Bupati Kotim Halikinnor menegaskan komitmennya untuk menyediakan pendidikan gratis bagi siswa SD dan SMP guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), harapan lama sekolah (HLS), dan rata-rata lama sekolah (RLS).
“Saya sudah memerintahkan kepala Dinas Pendidikan agar segera menyusun formulasi pendidikan gratis sampai sembilan tahun sesuai kewenangan kabupaten/ kota. Ini bagian dari upaya kita meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat,” ujarnya, Rabu (26/3).
Namun, ia juga mengakui, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak pada kapasitas fiskal daerah. Dengan tingginya ketergantungan pada dana pusat, Kotim menghadapi tantangan berat dalam menjalankan program pembangunan.
“Karena keterbatasan anggaran, kita harus lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah. Kita tidak bisa hanya mengandalkan dana dari pusat jika ingin mewujudkan visi dan misi pembangunan, termasuk pendidikan gratis ini,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk lebih fokus pada program unggulan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Pendidikan gratis menjadi salah satu prioritas utama yang diharapkan dapat membuka akses lebih luas bagi anak-anak Kotim untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkendala biaya. (mif/ans/kpg)
