Fairid Naparin Minta Data Pemerintahan Selalu Update, Ini Alasannya 

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan pentingnya data yang selalu diperbarui dalam pemerintahan. Ia meminta seluruh jajaran memiliki dashboard digital yang menampilkan informasi terkini guna meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan program kerja.

“Saya ingin menegaskan bahwa tahun ini seluruh jajaran harus memiliki dashboard. Tidak hanya saya dan wakil wali kota, tetapi semua pejabat wajib menggunakannya. Dashboard ini harus selalu menampilkan data terbaru,” ujar Fairid, Kamis (13/3/2025).

Menurutnya, sistem ini memungkinkan pemantauan perkembangan data secara real-time. Dengan begitu, setiap isu strategis dan persoalan yang muncul bisa segera diketahui dan ditindaklanjuti.

“Cukup dengan beberapa klik, semua informasi terlihat. Data harus terintegrasi agar setiap kebijakan berbasis pada kondisi riil di lapangan,” tambahnya.

Fairid menekankan bahwa dashboard bukan sekadar alat pemantauan, melainkan landasan utama dalam menyusun perencanaan berbasis data akurat. Pemerintah, katanya, tidak bisa membuat program yang efektif tanpa informasi yang mutakhir dan valid.

“Bagaimana kita bisa menyusun perencanaan jika tidak memiliki dashboard? Semua kebijakan harus didasarkan pada data yang selalu diperbarui. Bukan berarti sistem yang ada sekarang buruk, tetapi kita harus lebih maksimal,” katanya.

Selain itu, Fairid juga menyoroti pentingnya penguatan zona integritas, terutama di sektor pelayanan publik. Ia meminta sistem pengawasan diperketat agar tidak ada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari dinas hingga kecamatan dan kelurahan.

“Zona integritas di sektor pelayanan publik harus diperkuat. Inspektorat harus memastikan pengawasan berjalan efektif agar tidak ada celah bagi praktik KKN,” tegasnya.

Ia berharap, sistem berbasis teknologi ini dapat meningkatkan transparansi serta kualitas layanan kepada masyarakat. Menurutnya, zona integritas harus diterapkan secara menyeluruh agar benar-benar menciptakan wilayah bebas korupsi.

“Ini harus menjadi target yang jelas. Tidak hanya di dinas atau badan, tetapi juga hingga kecamatan dan kelurahan,” tutupnya.  (ndo)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan pentingnya data yang selalu diperbarui dalam pemerintahan. Ia meminta seluruh jajaran memiliki dashboard digital yang menampilkan informasi terkini guna meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan program kerja.

“Saya ingin menegaskan bahwa tahun ini seluruh jajaran harus memiliki dashboard. Tidak hanya saya dan wakil wali kota, tetapi semua pejabat wajib menggunakannya. Dashboard ini harus selalu menampilkan data terbaru,” ujar Fairid, Kamis (13/3/2025).

Menurutnya, sistem ini memungkinkan pemantauan perkembangan data secara real-time. Dengan begitu, setiap isu strategis dan persoalan yang muncul bisa segera diketahui dan ditindaklanjuti.

“Cukup dengan beberapa klik, semua informasi terlihat. Data harus terintegrasi agar setiap kebijakan berbasis pada kondisi riil di lapangan,” tambahnya.

Fairid menekankan bahwa dashboard bukan sekadar alat pemantauan, melainkan landasan utama dalam menyusun perencanaan berbasis data akurat. Pemerintah, katanya, tidak bisa membuat program yang efektif tanpa informasi yang mutakhir dan valid.

“Bagaimana kita bisa menyusun perencanaan jika tidak memiliki dashboard? Semua kebijakan harus didasarkan pada data yang selalu diperbarui. Bukan berarti sistem yang ada sekarang buruk, tetapi kita harus lebih maksimal,” katanya.

Selain itu, Fairid juga menyoroti pentingnya penguatan zona integritas, terutama di sektor pelayanan publik. Ia meminta sistem pengawasan diperketat agar tidak ada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari dinas hingga kecamatan dan kelurahan.

“Zona integritas di sektor pelayanan publik harus diperkuat. Inspektorat harus memastikan pengawasan berjalan efektif agar tidak ada celah bagi praktik KKN,” tegasnya.

Ia berharap, sistem berbasis teknologi ini dapat meningkatkan transparansi serta kualitas layanan kepada masyarakat. Menurutnya, zona integritas harus diterapkan secara menyeluruh agar benar-benar menciptakan wilayah bebas korupsi.

“Ini harus menjadi target yang jelas. Tidak hanya di dinas atau badan, tetapi juga hingga kecamatan dan kelurahan,” tutupnya.  (ndo)