PROKALTENG.CO – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Senin (24/2/2025). Superholding BUMN ini digadang-gadang menjadi salah satu Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar di dunia dengan mengelola aset hingga Rp 14.678 triliun. Konsolidasi besar-besaran ini dilakukan untuk memperkuat perekonomian nasional dengan mengoptimalkan investasi dan pembiayaan infrastruktur.
Senator DPD RI Dapil Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, menegaskan bahwa proyek strategis ini harus diawasi ketat. Menurutnya, skala investasi yang besar berpotensi membawa keuntungan besar bagi negara, tetapi juga menyimpan risiko sistemik yang tidak bisa diabaikan.
“Kita harus memastikan pengelolaannya transparan, profesional, dan bebas dari kepentingan politik sesaat agar benar-benar berdampak positif bagi pembangunan,” ujarnya.
BPI Danantara akan mengkonsolidasikan tujuh BUMN besar, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID. Konsolidasi ini diharapkan meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah ekonomi global.
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa BPI Danantara akan difokuskan pada sektor strategis seperti energi terbarukan, manufaktur, hilirisasi, ketahanan pangan, dan infrastruktur digital.
“Ini adalah langkah besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Meski demikian, ada sejumlah catatan yang harus diperhatikan. Teras Narang menyoroti bahwa BPI Danantara berada langsung di bawah Presiden, bukan Kementerian Keuangan, sehingga mekanisme pengawasan dan auditnya perlu diperjelas. Ia mengingatkan agar kasus-kasus korupsi seperti ASABRI dan Jiwasraya tidak terulang.
“Kita tidak ingin investasi besar ini justru menjadi beban negara di masa depan,” tegasnya.
Sebagai anggota DPD RI, Teras Narang menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan ini. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, dan lembaga pengawas untuk memastikan BPI Danantara benar-benar menjadi instrumen yang membawa manfaat nyata bagi bangsa.
“Kita harus bersama-sama memastikan dana publik ini dikelola dengan sebaik-baiknya, bukan sekadar ambisi besar tanpa perhitungan matang,” pungkasnya.
Dengan potensi besar yang dimilikinya, BPI Danantara diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Namun, tantangan pengelolaan yang transparan dan profesional menjadi kunci agar tujuan besar ini dapat benar-benar terwujud. (tim)