PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Program makan siang gratis bergizi yang digagas Presiden RI, Prabowo Subianto telah berjalan di sejumlah daerah. Namun, hingga kini, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) belum melaksanakan program tersebut. Padahal, Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, sebelumnya sempat mengunjungi kota ini untuk meninjau simulasi program di salah satu sekolah.
Diketahui program ini, resmi dimulai awal pekan lalu dengan menyasar anak-anak usia dini hingga siswa tingkat menengah atas. Namun, di Kota Palangka Raya hingga saat ini masih dalam tahap persiapan. Salah satunya terkait penyediaan dapur umum.
Untuk itu, Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi terus mendesak Pemerintah Kota (Pemko) untuk segera menyiapkan lahan yang dibutuhkan.
“Ada dua jenis ukuran dapur, yaitu 15 x 15 meter dan 20 x 20 meter,” ujarnya, Rabu (8/1/2025).
Syaufwan pun mencontohkan keberadaan dapur umum di Kota Semarang, Jawa Tengah yang sempat ia tinjau saat perjalanan dinas. Menurutnya, di Semarang untuk satu dapur umum mampu melayani radius hingga lima kilometer.
Ia menilai, dapur di Palangka Raya berpotensi menjangkau radius lebih luas, tergantung lokasi dan tingkat kepadatan penduduk.
“Jika dibangun di area padat penduduk, cakupannya mungkin lebih kecil karena kebutuhan yang lebih tinggi,” ujarnya.
Dari sisi material, Syaufwan menyebut dapur umum di Semarang menggunakan bahan anti-api dan dirancang knockdown. Sehingga diyakini akan aman dan praktis.
“Bangunan dapur ini, mencakup ruang kontrol, dapur utama, serta area penyimpanan piring dan peralatan lainnya. Saya harap konsep ini dapat diterapkan juga di Palangka Raya,” katanya.
Sebelumnya, Pj Wali Kota Palangka Raya menyampaikan bahwa alokasi satu dapur umum per kecamatan sesuai arahan pusat. Namun, Syaufwan menganggap jumlah ini belum cukup. Terutama di kecamatan dengan jumlah siswa tinggi seperti Jekan Raya, yang memiliki lebih dari 20.000 siswa.
“Satu dapur maksimal hanya mampu menyediakan 4.000-5.000 porsi. Sehingga butuh tambahan dapur di kawasan padat penduduk,” jelasnya.
Sementara terkait anggaran, DPRD Kota Palangka Raya bersama pemko telah memasukkannya dalam Belanja Tidak Terduga (BTT). Namun, pelaksanaan program tertunda karena pemko masih menunggu petunjuk teknis dan pelaksanaan dari pemerintah pusat.
“Sebagai legislative, kami mendukung penuh program ini, karena merupakan prioritas dari Presiden dan Wakil Presiden,” pungkasnya. (ndo)