JAKARTA – Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin optimistis kebijakan hilirisasi tanah air akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 2040 mendatang.
“Saya kira pentingnya hilirisasi ini ya. Karena hal ini menjadi kunci bagi negara kita untuk melompat menjadi negara maju,” tutur Mukhtarudin, Selasa (26/11).
Anggota Komisi XII DPR RI ini menjelaskan bahwa pada tahun 2018 Indonesia masih berada di jajaran lower middle income country atau negara berpenghasilan menengah ke bawah.
Kemudian sempat masuk ke jajaran upper middle income country atau negara berpenghasilan menengah ke atas dan kembali menurun akibat pandemi. Namun di tahun 2022, Indonesia sudah kembali naik menjadi upper middle income country.
“Artinya, hilirisasi ini perlu, sebab kita masih harus melangkah ‘jauh’ ke depan untuk mencapai level negara berpenghasilan tinggi alias negara maju pada 2045 mendatang,” imbuh Mukhtarudin.
Untuk itu, politisi Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah mendorong Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang ingin sektor pertambangan memperpanjang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).
Selain itu, lanjut Mukhtarudin, terbangunnya sejumlah smelter Indonesia penting, di mana proses hilirisasi dapat diperlancar dan dipercepat.
“Sehingga memberikan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Mukhtarudin.
Peraih penghargaan tokoh peduli daerah terbaik Parlemen Award 2023 ini mengingatkan bahwa di era pemerintahan Presiden Joko Widodo kebijakan pengolahan hasil tambang di dalam negeri dapat dijalankan secara konkret.
“Fraksi Golkar DPR RI mendorong agar pembangunan smelter tidak hanya terbatas pada tambang nikel, tetapi juga untuk hasil tambang lainnya, sebagaimana diamanatkan undang-undang,” pungkas Mukhtarudin.
*Pembentukan Ekosistem Hilirisasi*
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, pembentukan ekosistem hilirisasi merupakan syarat utama bagi perusahaan di sektor pertambangan yang ingin memperpanjang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).
“Salah satu syarat utama untuk memperpanjang PKP2B adalah membangun hilirisasi,” kata Bahlil.
Menurut Bahlil, ketentuan ini diberlakukan sebagai bentuk dukungan terhadap visi Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong hilirisasi sumber daya alam.
“Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah di dalam negeri sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hingga melampaui 8 persen,” kata Bahlil.
Untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo, Bahlil menyebut pemerintah telah menyusun peta jalan (roadmap) hilirisasi untuk 28 komoditas utama.
Sebanyak 91% dari komoditas tersebut berada di bawah Kementerian ESDM dan membutuhkan investasi sebesar USS 618 miliar hingga 2040.
“Dari total kebutuhan investasi itu, sekitar 91% berada di lingkup Kementerian ESDM,” ungkapnya. (tim)