PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Memperingati Hari Jadi ke – 66 Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), yang jatuh tanggal 23 Mei 2023, Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalteng, Fahrizal Ramadani, mengingatkan kepada Pemerintah daerah agar mengoptimalkan pemerataan pendidikan.
Menurutnya, euforia hari jadi ke yang ke-66 patut dijadikan sebagai rasa syukur seluruh elemen masyarakat Kalteng. Fahrizal memandang, refleksi terkait pembangunan Kalteng, menjadi keharusan bersama, dan menjadi titik kembali untuk apa provinsi ini dibentuk dan dibangun.
Soal pengembangan sumber daya manusia di Kalteng, ia menjelaskan pemerataan pendidikan merupakan urgensi bersama, sesuai amanat undang-undang nomor 20 tahun 2003. Yaitu tentang sistem pendidikan nasional, dan juga amanat undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.
“PKC PMII Kalimantan Tengah mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi Kalteng agar perlu mengoptimalkan pemerataan pendidikan. Seperti pembangunan fasilitas sarana dan prasarana sekolah di berbagai pelosok desa. Seperti yang mana kita ketahui bersama, di Provinsi Kalteng masih banyak desa yang sekolahnya mulai dari sarana dan prasarana tidak layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran,” ujarnya, Minggu (21/5).
Fahrizal juga menyebut, mendekati tahun politik 2024, Kalteng akan menghadapi pilkada serentak. Dimana Bupati di berbagai kabupaten di Kalteng yang sudah habis masa baktinya akan digantikan oleh PJ Bupati.
Sehingga, sebagai organisasi kepemudaan, PKC PMII Kalteng menyarankan kepada pemerintah daerah (pemda) agar membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat Kalteng. Seperti mengoptimalkan pemerataan dan juga pembangunan fasilitas pendidikan yang ada di Kalteng.
“Kami juga berharap kepada bapak gubernur provinsi Kalimantan Tengah untuk lebih selektif dalam memilih PJ Bupati yang memiliki track record yang baik dan memiliki kepemimpinan yang mumpuni,” ungkapnya.
Untuk itu, Fahrizal berharap kepada seluruh konstituen di seluruh pelosok Kalteng agar memilih kandidat kepala daerah yang betul betul menjalankan tugasnya. “Bukan hanya sekedar untuk kepentingan segelintir aparatur pemerintah sampai terpilihnya kepala daerah yang baru pasca pilkada serentak tahun 2024,” tandasnya. (hfz)