Upaya penurunan stunting di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kian digencarkan. Melalui sweeping dengan mendatangi anak-anak balita langsung, upaya itu dinilai cukup efektif untuk menekan angka stunting di Bumi Habaring Hurung.
Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H.Halikinnor. Akan meminta pemerintah pusat agar dapat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, untuk mengatur penempatan tenaga pendidik atau guru dan tenaga kesehatan (nakes).
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), terus berupaya mewujudkan pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kotim, agar upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba bisa lebih optimal.
Layanan listrik di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus ditingkatkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Melalui Bakti Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) Series 3 yang digelar PLN pada Senin (24/6), diharapkan dapat lahir program dan inovasi yang bersifat berkelanjutan. Hal itu agar masyarakat dapat merasakan dampak positifnya.
Selain dengan memberantas Narkoba itu secara langsung, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim juga melaksanakan tatacara penanggulangannya. Salah satunya adalah membekali masyarakat berbagai keterampilan (Lifeskill) di kawasan rawan Narkoba, Kamis (20/6).
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), yang digelar dengan agenda penyampaikan pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, Senin (10/6).
Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) menjadi salah satu upaya pemerintah. Khususnya pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk mencetak generasi penerus bangsa sesuai Pancasila. Kurikulum yang masuk dalam kurikulum Merdeka Belajar itu akan diterapkan untuk anak didik ditingkat sekolah dasar (SD) kelas satu hingga kelas lima.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melaporkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, Senin (10/6).
Rumah singgah Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang diresmikan akhir tahun lalu. Dihadirkan sebagai solusi bagi warga yang sedang kesulitan atau telantar. Rumah singgah yang beralamat di Jalan S Parman itu, boleh digunakan oleh siapapun. Termasuk warga luar Kotim yang tengah kesulitan untuk kembali ke daerah asalnya.
Konflik etnis yang pernah terjadi awal tahun 2000 lalu, membuat Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mencari cara untuk mencegah hal itu terjadi kembali. Rapat evaluasi peraturan daerah (Perda) Kabuapten Kotim Nomor 5 tahun 2004 tentang penanganan penduduk dampak konflik etnikpun digelar di ruang Anggre Tewu, Kantor Setda Kotim, Rabu (15/5).
