Raperda

- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan sejauh ini telah mengajukan sedikitnya tiga buah Raperda, kepada pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan.

Lima fraksi pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan, menyetujui Raperda pertanggungjawaban APBD 2022 untuk dibahas lebih lanjut.

Wakil Ketua I Komisi B DPRD Kota Palangkaraya, Dudie B Sidau memberikan tanggapan atas usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan tempat pemakaman umum di Kota Palangkaraya.

Anggota Komisi B DPRD Kota Palangkaraya, Ted Apry Mahendra mengatakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)  Kota Palangkaraya harus mengedepankan tiga asas keberlanjutan, keadilan dan kearifan lokal.

Wakil Ketua II Komisi A DPRD Kota Palangkaraya, Hj.Mukarramah menyuarakan usulannya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Palangkaraya tentang pengelolaan pemakaman di Kota Palangkaraya. Dalam hal itu, dirinya berharap senantiasa perlu memperhatikan nilai-nilai estetika, filosofi budaya, adat dan agama.

Wakil Ketua II Komisi C DPRD Kota Palangkaraya, Arthur Apriossi Tuwan memberikan opsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait adanya Perubahan Perda Nomor 6 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangkaraya.

DPRD Kabupaten Pulang Pisau menggelar rapat paripurna. Kegiatan yang dilaksanakan, kamis (13/7) dengan agenda penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD Kabupaten Pulang Pisau terhadap pidato Bupati Pulang Pisau tentang pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang APBD Perubahan Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2023.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Murung Raya (Mura) menggelar rapat paripurna ketiga masa sidang II tahun 2023, Senin (10/7). Rapat itu, dalam rangka mendengarkan jawaban pemerintah, terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Mura terhadap empat buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah disampaikan sebelumnya pada tanggal 24 Juni 2023.

Terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah, diharapkan mampu akomodir potensi atau objek pajak yang menjadi kewenangan daerah. Terutama menuju kemandirian Kabupaten Murung Raya dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai target.

DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng menyetujui dan menandatangani dua rancangan peraturan daerah (raperda). Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) di ruangan rapat paripurna DPRD Kalteng, Kamis (6/7).