Antrean BBM Pertamax di sejumlah SPBU Palangka Raya dalam beberapa hari terakhir akhirnya direspons cepat oleh PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan.
Kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina Patra Niaga berlanjut. Kemarin (6/3) Jaksa Agung ST Burhanuddin bertemu dengan Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri.
Jagat media sosial tengah diramaikan isu seputar dugaan pengoplosan pertalite menjadi pertamax. Pernyataan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait hal itu memicu reaksi publik, memunculkan spekulasi liar, serta menurunkan kepercayaan konsumen terhadap bahan bakar produksi Pertamina.
PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Commercial & Trading, Pertamina Patra Niaga, menegaskan bahwa kualitas Pertamax tetap terjamin dan tidak mengalami pencampuran yang dapat menurunkan standar.
Komisi XII DPR RI memahami paparan dari Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Presdir Mobility Shell Indonesia, Presdir PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR), Presdir PT AKR Corporindo, Dirut PT Exxonmobil Lubricant Indonesia, Dirut PT Indomobil Prima Energi dan Dirut PT Vivo Energy Indonesia terkait mekanisme penambahan zat adiktif dan pewarna yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas BBM dan tidak merubah nilai oktan (RON).
Belakangan ini, media sosial ramai dengan keluhan pengguna bahan bakar minyak (BBM) Pertamax yang diduga menyebabkan kerusakan mesin mobil.
Video dan unggahan di platform seperti WhatsApp serta X (dulu Twitter) menceritakan kejadian serupa di berbagai kota, memancing diskusi dan kekhawatiran publik.
