Jagat media sosial tengah diramaikan isu seputar dugaan pengoplosan pertalite menjadi pertamax. Pernyataan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait hal itu memicu reaksi publik, memunculkan spekulasi liar, serta menurunkan kepercayaan konsumen terhadap bahan bakar produksi Pertamina.
Sejak diberlakukannya penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, seperti Pertalite, di Kota Palangka Raya, antrean panjang kembali terlihat di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Pertamina Patra Niaga terus mempercepat pendaftaran QR Code untuk Program Subsidi Tepat, yang ditujukan bagi pengguna Pertalite kendaraan roda 4.
Program ini berlaku di wilayah Regional Jawa Bagian Barat, mencakup Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.
PT Pertamina Patra Niaga buka suara soal kabar penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite aka dihentikan mulai 1 September 2024.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, kabar itu hoaks. Dia mengatakan, pihaknya akan tetap salurkan pertalite sesuai penugasan yang diberikan Pemerintah.
Pertamina kini mulai melakukan pendataan kendaraan roda empat yang menggunakan bahan bakar subsidi, Pertalite.
Brand Manager Pertamina, Yasir Huwaydi, menyampaikan bahwa pendataan ini merupakan aturan dari pemerintah pusat. Yasir menjelaskan bahwa pendataan dimulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah awal.
Siap-siap, pemerintah bakal memberlakukan pembelian Pertalite menggunakan kartu khusus per 1 Agustus 2024. Adapun kartu khusus yang dimaksud ialah Fuel Card 5.0.
Masyarakat yang ingin membeli bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite akan menggunakan kartu. Aturan pembelian BBM Pertalite menggunakan kartu akan mulai diterapkan pada 1 Agustus 2024.
