PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Kebijakan baru mengenai penggunaan kode barcode untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite pada kendaraan roda empat memicu kontroversi.
Praktisi Hukum Kalimantan Tengah, Wikarya F Dirun, mengkritik kebijakan ini karena dianggap tidak efektif dalam menargetkan subsidi.
Menurut berita yang beredar, kendaraan dengan kapasitas mesin 1400 cc ke atas tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi BBM Pertalite, sementara kendaraan dengan kapasitas mesin di bawah 1400 cc diperbolehkan mengisi BBM bersubsidi menggunakan barcode.
Wikarya berpendapat bahwa pendekatan berbasis kapasitas mesin ini tidak akurat dalam menentukan kelayakan penerima subsidi.
“Jika pemilik mobil 1400 cc ke bawah memiliki rumah mewah, apakah mereka layak mendapatkan BBM bersubsidi? Kebijakan ini jelas tidak tepat sasaran,” ujar Wikarya, Senin (9/9).
Wikarya, advokat senior di Wikarya F Dirun dan Partner, mengusulkan agar pemerintah melakukan survei mendalam ke rumah-rumah pemilik kendaraan, mirip dengan kebijakan subsidi listrik PLN. Menurutnya, survei ini penting untuk memastikan bahwa subsidi BBM Pertalite benar-benar tepat sasaran.
“Penting untuk mengecek kondisi ekonomi pemilik kendaraan, bukan hanya kapasitas mesin mobilnya. Pertamina dapat bekerja sama dengan Samsat untuk melakukan survei ini,” jelas Wikarya.
Ia menekankan bahwa untuk memastikan subsidi tepat sasaran, survei harus dilakukan daripada hanya mengandalkan kriteria kapasitas mesin kendaraan.
“Faktanya, banyak orang kaya yang memiliki rumah mewah dan mobil dengan kapasitas mesin 1400 cc ke bawah,” tambahnya.
Dengan penekanan pada survei dan validasi yang lebih mendalam, diharapkan kebijakan subsidi BBM Pertalite dapat lebih efektif dan adil. (hfz)
