Pemprov Kalteng menyesuaikan anggaran dan melakukan efisiensi menyusul pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat hingga 79 persen, agar layanan publik tetap berjalan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat berbagai capaian strategis sepanjang 2025, meskipun dihadapkan pada dinamika dan penyesuaian anggaran daerah.
DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Panitia Khusus (Pansus) menggelar rapat pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Teng
Warga Desa Karang Tunggal, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, mendatangi Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Selasa (22/7).
