Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), H Halikinnor. Yang di wakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Wim RK Benung. Menghadiri pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serentak di Kabupaten Kotim, pada Kamis (25/1/24)
Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palangkaraya. Akan segera menindaklanjuti adanya informasi oknum kepala dinas (Kadis) di Kota setempat yang diduga melanggar netralitas (Aparatur Sipil Negara) ASN menjelang Pemilu 2024 berdasarkan postingan di salah satu media
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nanga Bulik, mengdakan Bimbingan teknis (Bimtek) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) gelombang pertama. Bimtek ini diikuti ratusan anggota KPPS, di Bappedalitbang Kabupaten Lamandau, Sabtu (27/1/2024).
PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangkaraya secara serentak melantik anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Gor Indoor Serbaguna, Jalan Tjilik Riwut Kilometer 5, Kota Palangkaraya, Kamis (25/1).
KUALA PEMBUANG, PROKALTENG.CO - Penjabat (Pj) Bupati Seruyan, Djainuddin Noor, bersama Kapolres Seruyan, AKBP Priyo Purwanto, Pj Sekretaris Daerah, Bahrun Abbas hingga unsur Forkompinda maupun pihak terkait lainnya melakukan monitoring terkait persiapan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu).
MASA menjelang pilpres selalu menjadi pertaruhan netralitas aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI). Karena sering kali menjadi wacana yang mengemuka di publik.
Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 mendatang di Kabupaten Lamandau. Ada beberapa jalan desa yang rusak, karena jalan tersebut bekas jalan logging sebuah perusahaan yang tidak pernah dirawat lagi. Dan itu menjadi salah satu kendala
Anggota Fraksi PDIP yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangkaraya, Nenie Andriati Lambung. Mengatakan bahwa kesiapan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sendiri menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang sudah siap.
pemasangan APK itu banyak yang tidak sesuai aturan perundang-undangan. Salah satu tang terlihat adalah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Banyaknya APK yang tidak sesuai aturan, membuat wilayah dengan julukan Bumi Habaring Hurung ini menjadi wilayah dengan APK tak sesuai aturan terbanyak se Kalteng
