Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Ardiansah meminta Pemer- intah Kabupaten (Pemkab) Kapuas melalui perangkat dae- rah (PD) untuk memaksimal- kan pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun ini.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Syafiri mengungkapkan realisasi pendapatan daerah di tahun 2023 kurang lebih 87,62 persen dan realisasi belanja daerah 65 persen hingga saat ini.
Dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Bank Kalteng, PT. Jasa Raharja, dan Dirlantas Provinsi Kalteng melaksanakan soft launching dan uji coba aplikasi E-Pahari (Elektronik pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK secara mandiri) di Aula Kantor Pusat Bank Kalteng, Senin (27/11) kemarin.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Rahmad Jainudin, ST, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas lebih kreatif, dan mendorong kepala Satuan Kepala Perangkat Daerah (SKPD) untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki potensi ditingkatkan.
Mendekati akhir tahun anggaran 2023, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan diminta untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan maksimal. Hal ini ditegaskan Anggota DPRD Kabupaten Katingan Toni Yosepta.
Pemerintah Kota Palangkaraya, melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dan Satpol PP Kota Palangkaraya, baru-baru ini melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah tempat usaha untuk mengecek pembayaran pajak.
Kepala Badan Pendapatan (Bapenda) Kabupaten Seruyan, Sukardi mewakili Bupati Seruyan, Yulhaidir mengatakan pihaknya akan terus melakukan upaya-upaya maksimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di berbagai sektor pajak dan retribusi daerah.
Dia mengaku dalam memaksimalkan hal tersebut, pihaknya juga menemukan beberapa kendala. Diantaranya terkait dengan kesadaran masyarakat tentang kewajiban dalam membayar pajak.
Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Sigit Karyawan Yunianto (SKY) memberikan tanggapan terkait pernyataan salah satu aktivitis penggiat sosial masyarakat Kalimantan Tengah, Menteng Asmin perihal pengelolaan parkir.
Misal pengelolaan parkir di kawasan Taman Wisata Kuliner Sanggumang Jalan Yos Sudarso Kota Palangkaraya, menurut SKY diperlukan komitmen Dinas Perhubungan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dikatakannya perlu adanya evaluasi untuk melihat apakah hal tersebut bersifat merugikan atau tidak. Tentunya dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan.
Guna mempercepat pembangunan ekonomi suatu daerah, diperlukan peningkatan penanaman modal yang berasal dari para investor. Salah satunya Perusahaan Besar Swasta (PBS). Sebab bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perusahaan yang dikelola di wilayah Murung Raya (Mura).
Anggota DPRD Mura, Rumiadi mendorong kepada seluruh Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang berinvestasi supaya dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik.
Terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah, diharapkan mampu akomodir potensi atau objek pajak yang menjadi kewenangan daerah. Terutama menuju kemandirian Kabupaten Murung Raya dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai target.
