Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Kalimantan Tengah (Kemenkum Kalteng), Maju Amintas Siburian, bersama Kepala Divisi P3H, Muhammad Mufid, serta jajaran menerima kunjungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kapuas, Rabu (13/2/2025).
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Kemenkum Kalteng) siap meningkatkan efisiensi dalam harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) melalui implementasi aplikasi E-Harmonisasi.
Dalam upaya memperkuat komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Tengah (Kalteng) melantik pejabat fungsional baru di lingkungan Kemenkum Kalteng, Kamis (23/01). Pelantikan ini bertujuan untuk memperkuat struktur birokrasi dalam mendukung program-program strategis yang sejalan dengan visi kementerian.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Tengah menggelar acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan untuk pejabat manajerial dan non manajerial.
Pelayanan publik Kementerian Hukum (Kemenkum) kini semakin mudah diakses. Transformasi digital menjadikan situs resmi Kemenkum https://kemenkum.go.id/ sebagai portal semua layanan hukum berbasis digital, karenanya masyarakat jadi lebih mudah memperoleh layanan yang diinginkan.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, memberikan keterangan terkait topik amnesti yang sedang menjadi pembicaraan akhir-akhir ini. Ia mengatakan pemerintah Indonesia tidak ada maksud untuk serta merta membebaskan pelaku tindak pidana, termasuk koruptor.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Tengah resmi menyerahkan Sertifikat Indikasi Geografis (IG) Beras Talun Koyem kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan pentingnya pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto kepada ribuan narapidana. Kebijakan ini bertujuan memperkuat semangat rekonsiliasi dan melindungi hak asasi manusia (HAM).
