27.3 C
Jakarta
Sunday, September 8, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Mahkamah Konstitusi

MK Tolak Gugatan Sengketa Hasil Pilpres 2024 yang Diajukan Ganjar-Mahfud

PROKALTENG.CO - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

PHPU: Mahkamah Konstitusi Tak Perlu Terapkan Judicial Activism

KEPUTUSAN KPU RI nomor 360 tahun 2024 yang menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 sebagai pemenang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI  2024 menuai protes.

MKMK Permanen Resmi Dibentuk, Ini Tiga Orang Anggotanya

PROKALTENG.CO - Mahkamah Konstitusi (MK) resmi membentuk Majelis Kehormatan MK (MKMK) permanen.

Menakar Dampak Putusan MKMK

TIDAK berlebihan bila Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengilustrasikan putusan MKMK sangat ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia. Utamanya para peserta pemilu dan pemilih.

Anwar Usman: Semoga yang Fitnah dan Menzalimi Saya Diampuni Allah

PROKALTENG.CO -  Anwar Usman akhirnya buka suara perihal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memberhentikannya dari jabatan ketua MK.

Malu MK

PUTUSAN hakim etik Mahkamah Konstitusi bisa sejuta rasa. Bagi lidah Arif Sahudi rasanya lega. Ia kuasa hukum Almas, pemohon yang dikabulkan MK.

Kartika MK

Saya kirim potongan berita itu (lihat ilustrasi di atas) ke pengacara Bonyamin Saiman. Benarkah seperti itu. ''Hubungi pengacaranya saja. Mas Arif Sahudi. Saya lagi di Malaysia,'' jawab Bonyamin.

Makan Siang

Sulit sekali memahami apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi kemarin. Terutama bagi saya. Yang sejak dua hari lalu berada di tempat nan jauh.

Ketua MK Bakal Nikahi Adik Presiden Jokowi

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman telah resmi melamar adik kandung kedua Presiden Jokowi, Ida Yati

Tok! MK Putuskan UU Omnibus Law Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibuslaw bertentangan dengan UUD 1945.

Latest news

- Advertisement -spot_img