Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan, Penjabat (Pj) Bupati Lamandau Lilis Suriani melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Panitia Khusus III (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas melakukan konsultasi koordinasi ke DPRD Kota Denpasar, Provinsi Bali, Jumat (28/6) lalu.
Setelah kedatangan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo di Kalteng sejak Rabu (26/6) hingga Kamis (27/6), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga turut mengunjungi Bumi Tambun Bungai.
Penjabat (Pj) Bupati Lamandau, Lilis Suriani yang didampingi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Mul'atmidy melakukan kunjungan kerja ke Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Nirmala Agro Lestari (NAL) di Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau.
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Sugianto Sabran menyambut kedatangan Presiden RI Joko Widodo di Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya, Rabu pagi tadi (26/6/2024).
Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo dikabarkan bakal melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Rabu (26/6) sampai Kamis (27/6).
Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, terus melaksanakan tugasnya dalam penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Panitia Khusus (Pansus) III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas melaksanakan korelasikan literatur yang ada di DPRD Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Senin (20/5).
Penjabat (Pj) Bupati Kapuas Erlin Hardi didampingi sejumlah kepala perangkat daerah lingkup Pemkab Kapuas melakukan Kunjungan Kerja (kunker) ke Desa Tumbang Mangkut up, Kecamatan Mantangai, Sabtu (18/5) lalu.
Panitia Khusus (Pansus) II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, terus melakukan koordinasi dan konsultasi untuk mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Kapuas terkait Masyarakat Hukum Adat (MHA).
