Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo mengapresiasi kepada perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang secara konsisten telah melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan masyarakat melalui keberadaan AgenBRILink.
Pemerintah Kabupaten Kapuas berkomitmen untuk bisa menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setidaknya paling lambat dalam waktu 60 hari ke depan.
Penjabat (Pj) Bupati Barito Selatan (Barsel), Deddy Winarwan, mengimbau seluruh aparatur desa di Barsel untuk lebih optimal dalam mengelola keuangan desa. Pengelolaan yang baik, menurutnya, menjadi kunci kelancaran pembangunan desa yang berkelanjutan.
KEHANCURAN finansial adalah salah satu pengalaman paling menantang yang bisa dialami seseorang. Tidak hanya menguras kantong, tetapi juga menguji mental, emosi, dan hubungan dengan orang-orang terdekat.
Ramalan zodiak keuangan dan asmara hari ini 28 Oktober 2024.Ramalan zodiak hari ini untuk horoskop Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces. Ramalan zodiak menjadi pertanda bagi beberapa horoskop.
Pj Wali Kota Palangka Raya menghadiri acara Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024 yang berlangsung di Aula Palampang Tarung pada. Acara ini mengusung tema “Akses Keuangan Inklusif Wujudkan Masyarakat Produktif”, yang dihadiri berbagai pihak, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan santri, Selasa (22/10/2024).
Dengan disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diundangkan pada tanggal 25 April 2024 yang lalu, membawa suasana baru dalam konteks pemerintahan desa.
Dengan disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diundangkan pada tanggal 25 April 2024 yang lalu, membawa suasana baru dalam konteks pemerintahan desa. Disamping penambahan masa jabatan, pemerintah desa juga dituntut lebih meingkatkan pada aspek administrasi.
