26.1 C
Jakarta
Friday, March 6, 2026

TAG

Kepastian Hukum

Berbulan-bulan Tanpa Pengumuman, Peserta Seleksi Jabatan UPR Pertanyakan Kepastian

Peserta Seleksi Jabatan Administratif dan Pengawas di Universitas Palangka Raya mempertanyakan kepastian hasil seleksi yang belum diumumkan sejak Oktober 2025.

Bupati Lamandau Umumkan Program Nikah Massal 2026, Ini Syarat dan Jadwalnya

Pemkab Lamandau resmi membuka program Nikah Massal Tahun 2026 guna memberikan kepastian hukum perkawinan bagi pasangan lintas agama, dengan proses mudah, gratis, dan jadwal pelaksanaan pada 5 Mei 2026.

DPRD Kalteng Dorong Optimalisasi 129 WPR untuk Tertibkan Tambang Rakyat

DPRD Kalteng mendorong optimalisasi 129 WPR agar tambang rakyat tertib, legal, dan berdaya guna bagi masyarakat.

Penyerahan 137 Sertifikat Tanah Pastikan Aset Milik Pemda Memiliki Legalitas yang Jelas

Pemkab Katingan telah menerima sebanyak 137 lembar sertifi kat tanah hasil sertifikasi yang telah diselesaikan tahun 2024

Kepastian Tata Ruang Berdampak Positif pada Iklim Investasi di Palangka Raya

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin melalui Wakil Wali Kota Palangka Raya,  Achmad Zaini. Mengikuti rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, di ruang Command Center Ka

Teras Narang Dorong Kepastian Hukum dalam Pengangkatan ASN

Anggota DPD RI Agustin Teras Narang menegaskan bahwa kepastian hukum dalam pengangkatan calon Aparatur Sipil Negara (CASN) harus ditegakkan.

Warga Palangka Raya Diimbau Segera Urus Sertifikat Tanah

Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Rusdiansyah. Mengajak masyarakat untuk segera mengurus sertifikat tanah mereka. Menurutnya, memiliki sertifikat tanah adalah langkah penting guna memastikan kepastian hukum. Serta mencegah potensi konflik kepemilikan di kemudian hari.

Latest news