Penguatan PAD dinilai menjadi kunci memperluas ruang fiskal daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
Tax farming modern menjadi solusi untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui digitalisasi, tata kelola yang transparan, dan optimalisasi PAD secara berkelanjutan.
Efisiensi anggaran dapat menjadi momentum bagi daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal dan mendorong pembangunan yang lebih produktif, berkualitas, serta berkelanjutan.
Pemprov Kalteng menerima LHP BPK 2025 yang menyoroti pengelolaan pajak daerah dan mendorong perbaikan untuk meningkatkan pendapatan serta kemandirian fiskal.
Fraksi Partai NasDem menyoroti pentingnya kemandirian fiskal Kabupaten Katingan, dalam pandangan akhir mereka terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun An
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan. Mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi pendapatan asli daerah (PAD).
