Tahun anggaran 2026 menjadi babak ujian berat bagi keuangan daerah di seluruh Indonesia, setelah pemerintah pusat memutuskan memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD) hampir 30 persen.
Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M Norkim, menyebut rendahnya kemandirian ekonomi masyarakat sebagai salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan.
