Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya (Mura) bersama Pemkab setempat, sepakat mencari solusi untuk kembali memberdayakan ratusan tenaga honorer atau kontrak di bawah dua tahun ya
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) memutuskan untuk menghentikan kontrak tenaga honorer atau non-ASN dengan masa kerja di bawah dua tahun.
Pasca pemutusan kontrak kepada tenaga pendidik berstatus honorer dengan masa kerja di bawah dua tahun, baru-baru ini, kalangan DPRD Murung Raya (Mura) berikan tanggapan dan minta harus ada solusi.
Hingga bulan ketiga tahun 2025 ini, gaji guru honorer di Banjarmasin belum juga dibayarkan. Dinas Pendidikan Banjarmasin berdalih, pencairan dana masih menunggu penyelesaian berkas administrasi.
Aliansi Honorer R2-R3 Kabupaten Seruyan mengharapkan beberapa hal yang disampaikan pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan anggota DPRD Kabupaten Seruyan. Salah satunya berkaitan dengan peningkatan gaji.
Pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 kembali diperpanjang pemerintah. Langkah ini untuk memberi kesempatan luas kepada honorer untuk mendaftar.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan, Muhammad Yusuf menanggapi soal tenaga honorer atau non ASN yang akan dirumahkan di tahun 2025. Khususnya non ASN yang masa kerja di bawah dari dua tahun.
Bupati Seruyan terpilih, Ahmad Selanorwanda didampingi Wakilnya, H. Supian memberikan tanggapan terkait dengan persoalan nasib tenaga honorer atau non ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan di tahun 2025.
Pemerintah kembali memperpanjang pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap II hingga 15 Januari 2025 mendatang. Ini dilakukan untuk mendorong dan memperluas kesempatan para tenaga Non ASN atau honorer untuk mendaftar dan mengikuti seleksi tahap 2 ini.
HASIL seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024 tahap I diumumkan mulai kemarin (24/12). Bagi yang tidak lolos seleksi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Rini Widyantini mengimbau agar tak perlu risau.
