Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo berbicara tentang pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saat menjadi mentor pengusaha se-Banten di Remaja Kuring Resto Kota Tangerang, pada Minggu (24/9). Menurut Ganjar, pemerintah harus terlibat dan berpihak sepenuhnya kepada para pelaku UMKM..
Seleksi terbuka yang dilakukan Ganjar Pranowo untuk mengisi jabatan tinggi pratama di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) layak jadi rujukan sistem lelang jabatan nasional.
Bakal calon presiden (capres) 2024, Ganjar Pranowo, berkunjung dan menginap di desa terpencil di kaki Gunung Gede, Cianjur, Jawa Barat pada Kamis (5/10).
Program insentif guru keagamaan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak beberapa tahun lalu mendapat respon positif dari masyarakat. Para guru agama menilai insentif tersebut bukan hanya sekadar uang, namun juga sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap generasi muda.
Program magang ke Jepang yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menyedot animo tinggi dari masyarakat. Program tersebut diharapkan bisa meningkatkan skill peserta serta ikut mengentaskan warga dari garis kemiskinan.
Elektabilitas calon presiden Ganjar Pranowo terus menanjak naik berdasarkan survei berbagai lembaga survei independen. Tidak hanya di level nasional, elektabilitas Ganjar juga teratas di Jawa Timur yang termasuk lumbung suara nasional. Yang terbaru, Indikator Politik merilis hasil survei elektabilitas Ganjar di level 43,9 persen, relatif cukup jauh meninggalkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.
Pada periode 2019-2023, Indonesia diterpa pandemi Covid-19 yang tidak hanya memengaruhi sektor kesehatan, tapi juga ekonomi. Kondisi tersebut sempat mengempaskan upaya pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, salah satunya di Provinsi Jawa Tengah.
Ratusan truk mengepung Kantor Gubernur Jawa Tengah menjelang berakhir masa jabatan Ganjar Pranowo pada Senin (4/9). Bukan untuk demonstrasi, mereka justru ingin menobatkan politikus berambut putih itu sebagai ‘Bapak Truk Nusantara’.
Salah satu kebijakan yang bisa ditiru untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di suatu daerah adalah dengan menerapkan strategi micro targeting. Yakni, mendata secara langsung warga miskin, kemudian mengintervensi dengan berbagai program penurunan kemiskinan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), corporate social responsibility (CSR), serta filantropi.
Dana desa yang dialokasikan pemerintah mencapai Rp 70 triliun per tahun tidak boleh digunakan secara sia-sia. Karena itu, revisi terbatas Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa harus tetap fokus pada peningkatan kesejahteraan desa.
