Pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa (Pemdes) merupakan aspek penting yang harus ditingkatkan.
Hal ini penting agar tidak ada hambatan dalam pelaksanaan tugas mereka. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Lawin.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, H. Yudi Adam, menyoroti perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah tersebut.
Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas untuk dibahas pada tahapan berikutnya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Aldhika Kurniawan, menyampaikan bahwa sebagian warga di wilayah hulu Kapuas yang terdampak banjir menginginkan relokasi ke tempat yang lebih aman dari risiko banjir.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, H. Darwandie, mengungkapkan dukungannya terhadap penyelesaian sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
DPRD Kabupaten Kapuas mendorong aparatur sipil negara (ASN) di wilayah tersebut untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Ardiansah, S.Hut, MM.
Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, H. Darwandie, SH, MH, menegaskan bahwa Perusahaan Besar Swasta (PBS) di Kabupaten Kapuas wajib menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan baik. Sehingga dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat sekitar.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Didi Hartoyo, S.Hut, mende- sak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas untuk mengusulkan program listrik masuk desa, terutama bagi desa-desa yang masih belum tersentuh oleh aliran listrik di wilayah Kapuas Ngaju, termasuk Kecamatan Timpah, Kapuas Tengah, Kapuas Hulu, Pasak Talawang, dan Mandah Talawang.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menyatakan dukungannya terhadap kemajuan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) di wilayah tersebut, dengan harapan agar dapat terus berkembang dan bersaing secara kompetitif dengan daerah lain.
Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Yohanes, mengungkapkan penghargaan atas penandatanganan nota kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kapuas.
