DPRD Seruyan

Infrastruktur jalan pertanian di Kabupaten Seruyan menjadi sorotan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat meminta pemerintah daerah segera memperbaiki akses jalan di kawasan pertanian, terutama di Daerah Pemilihan (Dapil) I yang mencakup Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur. 

Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, menyambut baik komitmen Bupati Seruyan untuk membangun sinergi dengan DPRD dalam mewujudkan pembangunan daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, meminta Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) segera turun ke lapangan guna memastikan stabilitas harga bahan pokok menjelang Ramadan. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi lonjakan harga yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat. 

DPRD Kabupaten Seruyan mendukung penuh visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda - H. Supian, yang dipaparkan dalam Rapat Paripurna, Senin (3/3).

Pasar Ramadan yang dibuka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Seruyan, Zuli Eko Prasetyo.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan, Citra Yudh DJ. Itam. Mengatakan bahwa infrastruktur jalan di Daerah Pemilihan (Dapil) III kabupaten setempat sangat membutuhkan perhatian semua pihak agar dapat dilakukan perbaikan.

Kondisi infrastruktur jalan penghubung desa di Daerah Pemilihan (Dapil) II Kabupaten Seruyan kian memprihatinkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan segera melakukan perbaikan demi kelancaran mobilitas warga.

Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, menegaskan bahwa efisiensi anggaran dalam APBD 2025 tidak akan berdampak pada pelayanan publik. Menurutnya, kebijakan penyesuaian anggaran tetap mengutamakan kepentingan masyarakat agar layanan tetap berjalan optimal.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan, Wiwin. Mengingatkan kepada Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang berinvestasi di wilayah setempat. Khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) III terhadap kewajibannya untuk memperhatikan masyarakat atau warga desa binaan.

DPRD Kabupaten Seruyan menyoroti ketimpangan distribusi tenaga kesehatan (nakes) di desa-desa. Minimnya tenaga medis berdampak pada pelayanan kesehatan yang belum optimal, terutama di wilayah pedalaman.