Badan Musyawarah DPRD Kalimantan Tengah menyepakati jadwal pembahasan berbagai Raperda dan agenda Pansus hingga Maret 2026, dengan Raperda Konflik Pertanahan menjadi salah satu prioritas utama.
Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong. Menanggapi positif pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Tengah.
DPRD Kalimantan Tengah meminta masyarakat menunggu implementasi KUHP baru sebelum memberikan penilaian, menyusul pro dan kontra terhadap sejumlah pasal yang dinilai sensitif.
DPRD Kalteng menekankan pentingnya subsidi silang dan kolaborasi semua pihak agar program sekolah gratis benar-benar dirasakan hingga daerah pedalaman.
Komisi I DPRD Kalteng menggelar RDP dengan Bank Kalteng membahas proyeksi 2026, fokus penguatan modal, SDM, dan digitalisasi layanan seperti e-money dan QRIS.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah berharap pembahasan tiga Raperda strategis dapat diselesaikan lebih cepat agar segera memberi kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat.
