Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) menolak seluruh pengaduan terhadap jajaran Bawaslu Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam sidang kode etik.
Selama Pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mencatat 79 laporan pelanggaran, terdiri dari 60 laporan masyarakat dan 19 temuan jajaran pengawas. Dari total laporan tersebut, 37 kasus ditindaklanjuti, sementara sisanya dihentikan karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel.Â
BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Palangka Raya melakukan langkah strategis dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah. Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan ketenagakerjaan bagi anggota badan adhoc yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kalimantan Tengah.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Tengah, Satriadi, mengingatkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah praktik politik uang pada Pilkada Serentak 2024.
Penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, lancar, dan sesuai dengan prinsip demokrasi menjadi komitmen bersama semua pihak di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyerukan agar Pilkada 2024 di provinsi ini berlangsung bersih dari politik uang, isu SARA, hoaks, dan politik identitas.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar kegiatan penguatan kapasitas bagi Bawaslu Kabupaten dan Kota se-Kalteng, yang dilaksanakan pada 13-15 November 2024.
Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya dalam mengawasi penempatan Alat Peraga Kampanye (APK) selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
