Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery. Meminta agar sistem barcode dalam pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite segera dihapus. Ia menilai sistem ini tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, justru menambah kerumitan dalam proses pembelian BBM.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangka Raya, Samsul Rizal. Menjelaskan. Pihaknya mulai melaksanakan sosialisasi terkait penggunaan sistem barcode bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang memiliki kendaraan pribadi.
