Kuasa hukum Risa Dameria Surbakti (RDS), Yanta K Surbakti tim menggugat Direktur RSUD Ulin ke Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan tuduhan diduga Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Sri Umi Daryatun, mengingatkan kepada aparatur sipil negara (ASN) di wilayah tersebut untuk meningkatkan disiplin kerja guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Hingga kini Angka pengangguran di Kabupaten Katingan cukup tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Kabupaten Katingan melalui instansi teknisnya diharapkan mampu menuruni jumlah angka penggangguran di Katingan.
Ketua Bawaslu Kota Palangkaraya Endrawati, menyebut belum ada temuan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pelanggaran terhadap netralitas ASN pada Pemilihan Umum (Pemilu).
Panitera Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro, Sholikin Jamik, mengungkapkan bahwa pihaknya mencatat sebanyak 27 Aparatur Sipil Negara (ASN) mengajukan gugatan cerai.
Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Sigit Karyawan Yunianto (SKY). Minta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Palangkaraya netral pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Menurut SKY, ketidaknetralan ASN berimbas pada dampak terjadinya diskriminasi layanan.
Pemko Banjarmasin akhirnya menghukum dua ASN yang terlibat kasus perselingkuhan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Banjarmasin, Totok Agus Daryanto menyatakan kedua ASN itu dijatuhi sanksi berat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Nuryakin. Hadir sebagai peserta kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Program Eksekutif Nasional (PIP-PEN). Yang diselenggarakan di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (12/9).
Rangkaian pesta demokrasi nasional siap digelar tahun depan. Mulai pemilihan presiden dan anggota DPR RI, DPD, DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota. Tepatnya pada Februari 2024. Dilanjutkan pilkada serentak di akhir tahun yang sama.
Beragam persiapan pun telah dilakukan untuk menyongsong pesta demokrasi tersebut. Salah satunya, guna memastikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) bersikap netral dan tidak melakukan politik praktis.
Guna meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN), perlu dilakukan evaluasi yang mengarah kepada perbaikan kinerja dan layanan ASN.
Karenanya kalangan DPRD Murung Raya (Mura) mendorong, pemerintah daerah setempat untuk mensosialisasikan program aplikasi sistem pemantauan kinerja ASN.
