Pemprov Kalteng memastikan gaji dan tunjangan PPPK tetap aman. Belanja pegawai yang masih 27 persen dari APBD membuat tidak ada rencana pemangkasan hak aparatur.
Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhajirin mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah dapat patuh terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa.
Pj Sekda Kalteng Linae Victoria Aden mengajak ASN mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam pelayanan publik sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat dan dukungan terhadap pembangunan daerah.
Peringatan Hari Lahir Pancasila di Dishut Kalteng menjadi momentum mempertegas komitmen menjaga kelestarian hutan sebagai warisan bagi generasi mendatang.
Pemprov Kalteng masih mengkaji kebutuhan pegawai sebelum menentukan usulan formasi CPNS 2026. Keputusan tersebut masih menunggu arahan pimpinan daerah.
