Pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen berdampak langsung pada aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya. Salah satu tugas utama lembaga legislatif ini adalah menjalankan fungsi pengawasan dan turun langsung ke masyarakat.
