Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakordalev) pelaksanaan rencana pembangunan triwulan I tahun 2025.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kapuas, Berinto, SH, MH, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas melalui seluruh Perangkat Daerah (PD) untuk segera mempercepat serapan anggaran tahun 2025.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengambil langkah efisiensi dengan memangkas anggaran rutin demi mendukung pelaksanaan program sosial melalui integrasi Kartu Huma Betang.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah tidak akan menghambat pembangunan di kota Palangka Raya.
Penjabat (Pj) Bupati Lamandau, Said Salim, meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Lamandau untuk fokus dalam pelaksanaan program yang telah ditetapkan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov)Â Kalimantan Tengah (Kalteng) mengambil langkah strategis dalam melakukan efisiensi anggaran belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2025.
Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) akan memberlakukan kebijakan pemotongan belanja perjalanan dinas sekitar 50 persen, dalam rangka efi siensi anggaran sesuai instruksi presiden.
Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran guna memastikan alokasi dana yang lebih optimal bagi kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) tengah menyusun strategi guna menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap optimal tanpa mengganggu program prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat.
Pemangkasan anggaran di beberapa kementerian oleh pemerintah pusat menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap pembangunan di daerah. Pj Wali Kota Palangka Raya, Akhmad Husain, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada petunjuk resmi terkait pemangkasan anggaran di tingkat daerah.
