Pemerintah Kabupaten Kapuas bersama DPRD Kabupaten Kapuas melaksanakan Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Fraksi Pendukung Dewan
Dekan Fakultas Pertanian dan Perikanan (Faperta) Universitas Palangka Raya (UPR), Dr. Wilson, menanggapi pemaparan visi dan misi para bakal calon pimpinan universitas dengan pandangan yang optimis.
Kebijakan penyaluran dana revitalisasi sekolah yang langsung ditransfer ke rekening pihak sekolah menuntut tanggung jawab dan transparansi yang tinggi.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Juni Gultom menegaskan bahwa penggunaan lajur jalan khusus (jalur biru), bukan untuk jalur sepeda motor.
Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah memfokuskan program prioritas anggaran bidang pertanian di tahun anggaran 2027 khusus untuk tiga komoditas, yaitu padi, kopi dan juga kakao.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan kembali menggelar Huma Betang Night atau Car Free Night setelah beberapa bulan terjeda. Hal ini untuk mendorong UMKM dan menyemarakkan HUT Kalteng.
Bupati Barito Utara H Shalahuddin ST MT, memimpin langsung Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026 di Aula Rumah Jabatan Bupati, Senin (20/4).
Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya serapan anggaran daerah yang baru mencapai 12 persen. Angka tersebut masih jauh dari target yang diharapkan sebesa
DPRD Kota Palangka Raya menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah kota menerapkan konsolidasi pengadaan barang dan jasa sebagai strategi menghadapi kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan peringatan Hari Jadi ke-69 Kalimantan Tengah pada 23 Mei 2026 tetap dilaksanakan secara meriah di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Seluruh perangkat daerah di Kabupaten Katingan diingatkan, supaya setiap rupiah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 mendatang, tidak boleh sekadar habis terserap
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah memastikan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tidak akan mengalami pemutusan hubungan kerja dalam waktu dekat, meskipun saat ini tengah
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kemungkinan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sebagai langkah antisipasi apabila tekanan harga minyak dunia terus melonjak dan Anggara
Guna memastikan perencanaan pembangunan tepat sasaran, Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, S.T., M.T., kembali mengingatkan seluruh jajaran untuk mematangkan penyusunan skala prioritas program dalam R
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, Johansyah berencana melakukan kunjungan kerja ke tiga kecamatan yang berada di Daerah Pemilihan (Dapil) III.
Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Olivia Wiswanti memberikan apresiasi terhadap langkah kebijakan Pemerintah Daerah yang menekankan pentingnya percepatan penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) seb
Menanggapi pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI baru-baru ini terkait keterbatasan anggaran visum bagi korban kekerasan seksual di sejumlah daerah, Kepala Dinas Ke
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya menegaskan komitmennya untuk tetap melanjutkan program Bantuan Sosial (Bansos) bagi korban bencana alam (BA) dan b
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Murung Raya, Indra Jaya Saputra menyampaikan bahwa penurunan anggaran berpengaruh langsung terhadap jumlah bantuan yang dapat disalurkan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Dinas Kesehatan menegaskan komitmennya dalam mendukung visi Misi Gubernur Kalteng dalam mewujudkan Kalteng Berkah.
Pemprov Kalteng menyesuaikan anggaran dan melakukan efisiensi menyusul pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat hingga 79 persen, agar layanan publik tetap berjalan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan kebutuhan dana pemulihan bencana di tiga provinsi di Pulau Sumatera mencapai Rp 51,82 triliun.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, menekankan pentingnya pemerintah memaksimalkan anggaran untuk perbaikan infrastruktur dan perekonomian agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Kabar gembira bagi partai politik di Kabupaten Lamandau! Dana bantuan keuangan untuk partai politik (parpol) akhirnya dicairkan sekaligus untuk dua tahun anggaran, yakni tahun 2024 dan 2025.
Pemerintah Kabupaten Kapuas memaparkan postur lengkap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2026 yang mencapai Rp2,574 triliun, dalam Paripurna DPRD Kapuas, Senin (24
Angka kemiskinan di Kabupaten Pulang Pisau mengalami peningkatan dari 4,56 persen menjadi 4,79 persen atau naik 0,23 persen dalam satu tahun terakhir. Fakta ini menjadi perhatian serius dalam Rapat Ko
Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya menegaskan bahwa serapan anggaran tahun 2025 tidak berada di bawah target, melainkan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Anggota DPRD Kabupaten Kapuas H Didi Hartoyo menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam mengelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tony Harisinta menegaskan pentingnya dukungan penuh terhadap sejumlah program nasional yang saat ini tengah dijalankan pemerintah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas Dr Usis I Sangkai, meminta seluruh perangkat daerah agar bekerja lebih maksimal dalam dua bulan terakhir tahun 2025 untuk mempercepat penyerapan anggaran, ba
Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Plt. Sekretaris Daerah Sarwo Mintarjo menyerahkan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
DPRD Kota Palangka Raya resmi mengesahkan perubahan APBD 2025 dalam Rapat Paripurna Ke-15 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025, Jumat (8/8/2025).
Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan profesionalitas kerja lembaga legislatif, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema; Sinkronisasi Perencanaan dan Pengangga
Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra menghadiri Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan II Tahun Anggaran 2025.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamandau, Herianto menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.Â
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, bersama Pj. Sekda, Kepala Bapperida, dan Kabag Administrasi Pembangunan Setda, menghadiri Rapat TEPRA Triwulan II Tahun 2025.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo menyoroti masih rendahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rapat Koordinasi TEPRA Triwulan II yang digelar di Kantor Gubernur Kalteng.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan II Tahun 2025, menyusul rendahnya capaian serapan keuangan daerah.
YouTuber sekaligus selebritas Ria Ricis kembali menjadi sorotan publik usai mengungkapkan rencana pesta ulang tahun putrinya, Cut Raifa Aramoana atau Moana. Perayaan ulang tahun ketiga Moana disebut-s
Pembangunan Masjid Agung di Kabupaten Lamandau memasuki babak baru. Rabu (23/7/2025), Ketua DPRD Kabupaten Lamandau, Herianto memimpin penandatanganan berita acara persetujuan pembangunan masjid terse
Bupati Pulang Pisau H Ahmad Rifa’I menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulang Pisau yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (30/6).
Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran menyampaikan, perubahan KUPA dan PPAS merupakan bentuk adaptasi terhadap kondisi aktual baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Lohing Simon menegaskan proyek-proyek infrastruktur yang direncanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalteng tetap akan
Pj Bupati Barito Utara, Indra Gunawan memimpin rapat koordinasi dalam rangka mendorong percepatan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025, di Aula Rumah Jabatan Bupati
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakordalev) pelaksanaan rencana pembangunan triwulan I tahun 2025.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kapuas, Berinto, SH, MH, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas melalui seluruh Perangkat Daerah (PD) untuk segera mempercepat serapan anggaran tahun 2025.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengambil langkah efisiensi dengan memangkas anggaran rutin demi mendukung pelaksanaan program sosial melalui integrasi Kartu Huma Betang.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah tidak akan menghambat pembangunan di kota Palangka Raya.
Penjabat (Pj) Bupati Lamandau, Said Salim, meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Lamandau untuk fokus dalam pelaksanaan program yang telah ditetapkan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov)Â Kalimantan Tengah (Kalteng) mengambil langkah strategis dalam melakukan efisiensi anggaran belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2025.
Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) akan memberlakukan kebijakan pemotongan belanja perjalanan dinas sekitar 50 persen, dalam rangka efi siensi anggaran sesuai instruksi presiden.
Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran guna memastikan alokasi dana yang lebih optimal bagi kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) tengah menyusun strategi guna menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap optimal tanpa mengganggu program prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat.
Pemangkasan anggaran di beberapa kementerian oleh pemerintah pusat menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap pembangunan di daerah. Pj Wali Kota Palangka Raya, Akhmad Husain, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada petunjuk resmi terkait pemangkasan anggaran di tingkat daerah.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Tomy Irawan Diran memandang kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran tidak mengganggu kegiatan pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memotong anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sejumlah kurang lebih Rp 125,153 milliar.
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan di hadapan para menteri dan jajarannya di Kabinet Merah Putih akan pentingnya menjalankan efisiensi dan penghematan dalam penyusunan kriteria anggaran, serta keberanian melakukan pemotongan pada hal-hal yang tidak esensial.
Penting bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) untuk memperkuat komitmen bersama, dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah, khususnya menjelang akhir 2024.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengingatkan para pejabat pemerintah agar berhemat dan mengurangi kebocoran anggaran, menjelang tahun anggaran 2025.
Calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) nomor urut dua, H. Nadalsyah Koyem dan H. Supian Hadi menyatakan komitmen mereka dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kalteng.
Calon Bupati Kapuas Erlin Hardi, memperkenalkan programprogram unggulannya bersama Calon Wakil Bupati Alberkat Yadi kepada masyarakat Kota Air belum lama ini. Salah satunya Anggaran Dana Desa (ADD) tematik dalam kampanye dialogis di Kelurahan Mambulau, Senin (4/11).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas mulai melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2025. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Ardiansah SHut MM.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan komisi dengan eksekutif, di ruang rapat gabungan, Rabu (23/10).
Memasuki triwulan keempat tahun 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau terus memantau perkembangan serapan anggaran serta realisasi fisik pembangunan.
Penjabat (Pj) Bupati Lamandau, Said Salim, menyampaikan bahwa realisasi anggaran sudah mencapai kisaran 69% hingga 70%.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Mengingatkan, sekaligus meminta kepada pemerintah kabupaten setempat, agar lebih meningkatkan disiplin dalam pengelolaan anggaran daerah. Karena mengacu pada pada tahun anggaran 2023 lalu realisasi pendapatan dan belanja daerah yang tak capai target.
Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan, Eddy Purwanto, mengatakan bahwa kebiasaan merealisasikan penyerapan anggaran di akhir tahun itu sangat tidak sehat, baik ditinjau dari segi perekonomian, administrasi maupun manajerial keuangan negara.
nggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Syarkawi H Sibu mengatakan, ke depan anggaran pendidikan harus ditingkatkan untuk mendorong percepatan sarana prasarana, agar mutu pendidikan semakin baik.
Pj Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Achmad Zaini. Menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan Tahun Anggaran 2024 dan semakin ditingkatkan.
Pelayanan jemput bola yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), hingga ke desa-desa dinilai sangat bermanfaat dan efektif. Untuk membantu masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukan (Adminduk).
Rumah Betang yang dalam tahap pembangunan, sejatinya digunakan sebagai kegiatan budaya dan sosial, serta sebagai pusat informasi dan edukasi tentang budaya Dayak. Kepala Dinas PUPR Barsel, Ita Minarni berharap, Rumah Betang ini akan menjadi tempat bagi generasi muda untuk belajar dan mengenal lebih dekat warisan budaya.
Anggota Komisi B DPRD Kota Palangkaraya, Khemal Nasery menekankan pentingnya pengawasan terhadap anggaran daerah. Hal tersebut, agar apa yang menjadi kekurangan pada tahun anggaran 2023 tidak terjadi pada tahun 2024 ini.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,1 miliar untuk peningkatan jalan penghubung Kelurahan Nanga Bulik menuju Desa Bunut.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menyoroti lambannya serapan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas, padahal sudah memasuki pertengahan tahun. Hal tersebut ditegaskan Ketua Komisi I DPRD Kapuas, Lawin, kepada wartawan, Rabu (12/6).
Penjabat (Pj) Bupati Pulang Pisau Hj Nunu Andriani menegaskan, saat berada pada bulan Juni tahun 2024. Artinya, tegas dia, sudah dua bulan berjalan APBD triwulan II tahun 2024. Dia juga mengingatkan target serapan anggaran pada triwulan II sebesar 50 persen.
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menggelar rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi (Rakordalev) pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten Pulang Pisau triwulan I tahun 2024.
Penjabat (Pj) Bupati Lamandau, Lilis Suriani memimpin rapat evaluasi pengawasan realisasi anggaran kabupaten Lamandau per 31 Mei 2024, di Aula Setda Lamandau. Turut hadir dalam rapat tersebut, sekretaris daerah, asisten setda, seluruh Kepala OPD dan camat se Kabupaten Lamandau.
Penerima anggaran di luar APBD Barito Selatan wajib memahami dan menguasai regulasi perbaikan tata kelola keuangan. Hal itu dikatakan Sekda Barsel, Eddy Purwanto, baru-baru ini.
Pelaksanaan program di bidang pendidikan dan kesehatan harus mengalami peningkatan pada tahun mendatang, sehingga diperlukan penambahan anggaran.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Yohanes, ST.
Serapan anggaran menjadi penting, karena setiap triwulan pemerintah melalui dinas terkait harus mampu mencapai target-target persentase realisasi yang telah ditentukan.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, anggaran makan siang gratis akan disiapkan sebesar Rp 15.000 per anak dalam APBN 2025.
Pj Bupati Barsel, Deddy Winarwan menyatakan, pengelolaan anggaran tahun sebelumnya masih belum optimal, baik secara administrasi, pelaksanaan maupun pencapaian hasil.
Penjabat (Pj) Bupati Pulang Pisau Hj Nunu Andriani memimpin apel pagi gabungan yang dilaksanakan setiap Senin. Kegiatan yang dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Pulang Pisau, Senin (22/1) lalu.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar pra rapat koordinasi pemetaan atau mapping rencana kerja dan penandaan atau tagging anggaran Stunting tahun 2024 di Aula Bappedalitbang Kalteng, Senin (22/1).
Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Murung Raya (Mura) berharap, agar setiap perangkat daerah memaksimalkan serapan anggaran. Seperti disampaikan Anggota DPRD Mura, Rumiadi, agar pemerintah sudah memiliki strategi dalam mengoptimalkan serapan anggaran tahun 2024.
Sebagai mitra DPRD Kalteng, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diinisiaisi oleh Komisi IV DPRD Kalteng di ruangan komisi IV, Jumat (24/11).
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas PMD Kalteng Aryawan mengatakan, pertemuan dengan para wakil rakyat di Kalteng kali ini membahas anggaran maupun kegiatan untuk tahun 2024.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas dan Pemerintah Kabupaten Kapuas telah mencapai kesepakatan terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Kapuas untuk tahun anggaran 2024.
